Sungguh, tidak terpikir bahwa aku berkesempatan mengirup hawa di Bumi Bupolo ini. Satu-satunya yang menggerakkan magnet hatiku adalah karena kutahu di sinilah dulu kreativitas Pramoedya Ananta Toer terangsang hebat. Hingga ia melahirkan empat buku roman yang kemudian diunduh ke jenjang nominasi nobel dunia: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, dan Jejak Langkah.
Ah, setidaknya, jejak-langkah merekonstruksi proses kreatif Pram, dan berlagak menjadi dirinya, bisa kutelusur ulang sekarang….
Maka, aku tegak berdiri di perkampungan Savanajaya yang menyihir rasa. Siapa kira di Pulau Buru yang gersang dan meranggas ini akan terhampar berhektar-hektar sawah sehijau-hijau mata letih memandang?
“Hasil kerja keras para transmigran,” Azis, pemuda yang mengantarku berkeliling, dan sudah kukenal sejak di Jakarta, menjelaskan. “Mereka beranak-pinak di sini sampai ke Waepo. Nona pasti kaget mendengar mereka sehari-hari berbahasa Jawa. Seperti kita seng (tidak) sedang berada di Maluku saja.”
Alisku berkedut naik tanpa sengaja. Berpindah pandang antara Aziz dan petak-petak sawah di hadapanku yang menyejukkan. Baru tahun lalu Presiden Yudhoyono hadir di sini menyaksikan panen raya.
Panen raya di pulau yang lebih terkenal dengan minyak kayu putih dan markas tahanan politiknya? Sungguh tak kuduga.
”Lalu, kamp penahanan para tahanan itu di mana?”
Samar, Azis menyeringai. Fisik dan penampilan alumnus sekolah pemerintahan itu tampak sulit diyakini sebagai putera kelahiran Buru. Nenek moyangnya asal Buton, yang bersama puluhan, atau mungkin ratusan, warga Buton lainnya merantau ke Kepulauan Maluku bertahun-tahun silam. Mereka menyebar ke berbagai pelosok, berbaur dengan penduduk asli dan perantauan asal Bugis. Bahkan, di Buru mereka juga hidup berdampingan dengan kaum transmigran asal Jawa.
Sebuah gambaran konkret Bhinneka Tunggal Ika yang membuktikan peta kekuatan sesungguhnya.
”Itu pertanyaan lama yang harus diluruskan, Nona....”
”Panggil aku Mbak, atau Rianti saja,” potongku, risih. Meski kutahu, ’Nona’ di Maluku bisa berarti kakak, atau adik, atau bahkan sapaan penghormatan terhadap wanita muda. Namun, sebutan itu seakan hanya kian mengukuhkan statusku yang masih saja melajang di usiaku ke-36.
Azis sempat mendelik, gerakan spontan dari keterkejutan. Tapi, nada suaranya kembali rata, ketika menjelaskan, ”Dari dulu di sini seng pernah ada kamp penahanan atau penjara seperti di Cipinang. Para tapol (tahanan politik) hidup wajar seperti penduduk lainnya dalam sebuah kampung. Cuma ada pagar-pagar yang jadi pembatas. Itu pun dari bambu atau pepohonan setinggi dada yang gampang ditembus. Tapi, siapa yang bisa? Buru kan pulau yang dikelilingi lautan. Mereka tetap saja seng dapat pergi ke mana-mana.”
Fakta baru lagi yang belum pernah kudengar. Apakah aku tertidur ketika guru geografi menjelaskan tentang tapol Buru di SMP dulu? Atau, jangan-jangan, guruku pun senaif aku saat ini?
”Beta (saya) sendiri heran, kenapa seng ada wartawan atau ahli sejarah yang mau menceritakan soal sistem penahanan tapol ini ke masyarakat,” Azis seakan bisa meraba isi benakku. ”Pemerintah kita dulu sebetulnya seng sekejam disangka orang. Tapol kan bukan perampok atau teroris. Memenjarakan mereka seng perlu cara-cara fisik. Cukup dengan membatasi keleluasaan intelektualitas mereka. Itu mestinya sudah bikin mereka invalid dan frustrasi.”
”Kecuali almarhum Pram,” aku menggumam, masih di antara keterperangahan.
”Ya, kecuali Pram,” Azis membenarkan.
Sinar matanya ikut meredup, seakan terlontar ke abad silam bersama pengembaraan benakku. Tapi, tetap terlihat kecerdasan di mimiknya.
Aku dengar dari seseorang bahwa Azis termasuk lulusan terbaik di angkatannya. Kariernya di kantor pemerintah Provinsi Maluku sempat melambung. Lalu, ketika Otonomi Daerah diberlakukan, dan Buru dimekarkan menjadi kabupaten, Azis naik pangkat sebagai Kepala Humas Pemda Buru. Belakangan, karena perbedaan prinsip dengan sang bupati, ia memutuskan berhenti sebagai pegawai negeri. Ia lalu bergabung dengan Hajah Nur, wanita trengginas serta tokoh masyarakat Bupolo yang akan maju dalam pilkada (pemilihan kepala daerah) bulan depan untuk memperebutkan kursi bupati.
”Oke, rasanya napak tilas Pramoedya kita sudahi dulu. Ibu pasti sudah menuggu kita makan siang di Namlea,” Azis menyadarkanku untuk kembali kekinian. Ibu yang ia maksud adalah majikannya, Hajah Nur, orang yang membuatku terbang jauh-jauh dari Jakarta ke sini.
Hajah Nur masih nama yang asing bagiku, bahkan hingga detik ini.
Suatu siang di Jakarta, dua minggu lalu, Harvey, teman SMA yang perusahaannya sempat beberapa kali kubantu berpromosi, meneleponku: ”Batalkan semua janjimu hari ini, dan datang ke hotel tempatku menginap. Sekarang. Ada calon bupati butuh polesan tangan senior public relations consultant. Namamu sudah habis-habisan kujual, dan dia tertarik.”
Pesan yang menggantung, namun sangat menggoda. Harvey pasti juga sudah bercerita bahwa aku sempat ikut-ikutan di tim sukses salah satu calon presiden dalam pemilu lalu. Meski hanya berperan sebagai supporting team di lapis kesekian, keberhasilan calonku akhirnya menduduki kursi RI-1, menjadi portfolio yang bisa kujual ke sana-sini.
Buatku sendiri, pengalaman bergabung dalam tim sukses calon presiden dengan sangat jelas telah membuka mataku selebar-lebarnya: bahwa profesi public relations consultant mulai memasuki babak baru, seiring diberlakukannya sistem pemilu bebas di Indonesia. Cakupan pekerjaanku tidak lagi sebatas mengomunikasikan perusahaan atau lembaga tertentu, tapi juga meluas ke individu.
Di luar negeri, hal seperti ini sudah lama dilakukan. Namun, di Indonesia, baru mulai belajar. Belajar dalam arti sesungguhnya. Baik bagi calon presiden, maupun bagi para pelaku public relations sendiri. Ketika sinergi keduanya terjalin, dengan segera terlihat betapa babak-belurnya di seluruh lini. Kusimpulkan di ujungnya: memadukan politik dan komunikasi memang tidak gampang. Politik membawa sederet kepentingan, baik kelompok maupun individu. Kepentingan yang seringkali absolut, otoriter, bahkan egois.
Namun, politik hanya akan menjadi agenda diam, jika tak cermat-cermat dikomunikasikan. Dalam sistem pemilu langsung, rakyat harus mengenal dekat calon pemimpinnya. Harus tahu betul program kerja, serta visi dan misinya. Ilmu politik dan pelaku politik tak mungkin sendirian melakukan itu. Maka, tangan-tangan ahli komunikasilah yang menyulap mereka.
Ibarat produk baru yang siap diluncurkan ke pasar, harus ada satu medium yang menjembatani produsen dan konsumen. Medium yang akhirnya menumbuhkan keyakinan dan menggerakkan konsumen untuk memahami benefit dari barang tersebut, hingga akhirnya mereka dengan sukarela bersedia memilih dan membeli.
Sebuah pekerjaan yang melelahkan sekaligus menantang. Juga pembelajaran yang tak akan pernah diajarkan di kampus mana pun.
Aku sungguh beruntung berada di lingkaran itu. Melihat langsung, dan sedikit-sedikit terlibat di dalamnya. Kupikir ini satu benih aset yang bisa kulebarkan, ketika pilkada pun menerapkan pola serupa. Pemikiran yang selintasan pernah kuungkap ke Harvey. Di luar dugaan, ia tangkap dengan baik saat Hajah Nur muncul di hadapannya.
Jadi, dengan nekat, kutemui Hajah Nur siang itu. Apa pun, aku belum berpengalaman di pilkada. Dan, mengelola individu secara langsung, sendirian pula, belum pernah kulakukan.
Pada impresi awal, kuyakini Hajah Nur sebagai pribadi yang menyenangkan. Cantik, cerdas, dan berkarisma. Aura itu bahkan segera terlihat dari bahasa tubuhnya. Sayang, kondisinya sedang tak terlalu baik. Harvey yang mengamini kesimpulanku kemudian.
”Aku baru saja menemani Tante Nur bertemu dengan koalisi partai yang bakal mengusung Tante maju menjadi calon Bupati Buru,” Harvey memulai dengan kalimat pembuka yang menyodok keherananku. Bahwa dia ’Ambon Card’ (istilah untuk peranakan Ambon yang lahir di Jakarta, namun tak pernah tinggal di Maluku), aku tahu persis. Tapi, mempunyai tante asli Buru, baru sekarang aku tahu.
”Singkat cerita, suami Tante Nur, yang juga adik ipar ibuku, tadinya wakil bupati di Buru. Dua tahun lalu dia sakit keras, dan meninggal di tengah masa jabatannya. Lalu, atas desakan banyak tokoh masyarakat di sana yang menginginkan tampilnya sosok pemimpin baru yang lebih fresh, Tante dibujuk ikut pilkada tahun ini, melawan bupati yang sekarang berkuasa.”
Hmm, duplikasi jejak Corry Aquino rupanya. Tapi, kenapa tidak?
Penulis: Djoenaedy Siswo Pratikno
