
Foto: Fotosearch
Saat ini banyak kota di dunia berlomba-lomba untuk menjadi smart city. Tidak hanya di negara maju, namun juga di negara berkembang, termasuk Jakarta. Mungkin istilah ini masih terdengar asing di telinga. Apa, sih, yang dimaksud dengan smart city? Dan kenapa warga Jakarta membutuhkannya?
Konsep kota cerdas sudah lama dilakukan oleh negara-negara di Eropa. Menurut Yayat Priyatna, ahli tata kota, staf pengajar Planologi Universitas Indonesia, karena adanya tuntutan masyarakat dan kemajuan teknologi. “Syarat smart city adalah kemandirian warga. Warga harus percaya diri dengan semua sistem layanan. Pendidikan warga pun harus memadai,” terangnya.
Secara menyeluruh konsep smart city memang memiliki enam karakteristik, yaitu smart governance, smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, dan smart living (yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Masing-masing kota pun melakukan fokus berbeda dalam membangun kotanya menjadi kota yang pintar.
Kopenhagen misalnya fokus membuat kotanya menjadi kota bebas polusi dan ramah lingkungan. Berbeda lagi dengan London yang mengedepankan wirusaha untuk membangun ekonomi kota sehingga kota ini terkenal dengan ekonomi yang pintar.
Menurut Setiaji, Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City, Jakarta ingin memulai dari good governance, yaitu mengutamakan pengelolaan kota yang baik dan transparansi. Fokus utamanya adalah peningkatan informasi publik dan pelayanan publik.
“Gubernur memiliki visi bahwa Pemprov DKI harus membuka informasi kepada masyarakat secara transparan. Pemerintahan yang transparan pasti akan diiringi oleh peningkatan kepercayaan publik sehingga masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota. Dengan partisipasi masyarakat, apa pun yang diinginkan oleh kota akan terwujud,” ujar Setiaji, yang ditunjuk langsung oleh Ahok untuk memimpin program Jakarta Smart City.
Tahap pertama untuk mewujudkan transparansi, Pemprov DKI pun mengunggah proses rapat jajaran gubernur di YouTube sehingga publik bisa melihat apa saja pembahasan yang berlangsung. Pemprov DKI juga baru saja meluncurkan kanal open data di portal resmi Provinsi Jakarta, www.jakarta.go.id. “Di sini masyarakat bisa mengambil 1.500 lebih data yang dimiliki Pemprov DKI, mulai dari realisasi APBD hingga jumlah pelayanan kesehatan dan pendidikan di Jakarta,” jelas Setiaji. (f)
Topic
#HUTJakarta




