Tanpa keanggotaan BPJS pun puskesmas sangat mudah dan yang pasti terjangkau. Hanya membawa kartu tanda penduduk dan salinannya, serta membayar biaya antara Rp2.000 hingga beberapa puluh ribu rupiah, jika Anda melakukan tindakan khusus. Itu pun sangat terjangkau, apalagi jika dibanding dengan biaya untuk pengobatan yang sama di rumah sakit atau klinik swasta.Biaya pengobatan di puskesmas ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Di wilayah DKI Jakarta misalnya, menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan, ditetapkan biaya cabut gigi Rp10.000, biaya tambal gigi sementara Rp5.000, tambal gigi tetap, pembersihan karang gigi, dan insisi abses Rp10.000, USG Rp40.000, dan layanan 24 jam Rp15.000.
Khusus wanita dan ibu-ibu, puskesmas semestinya bisa jadi tempat yang membantu, mulai dari imunisasi anak, vaksin antitetanus, memasang alat kontrasepsi, hingga rawat inap bersalin, bisa dilakukan di puskesmas kecamatan. Soal kualitas, rata-rata puskesmas kecamatan di DKI sudah sesuai standar kualitas internasional atau ISO.
Dengan biaya terjangkau, puskesmas jadi tumpuan bagi masyarakat kelas menengah-bawah. Sayangnya, seperti yang dikeluhkan oleh beberapa orang tadi, kenyataan di lapangan sering tak seindah harapan.
”Beban puskesmas kini sangat besar. Di daerah-daerah yang memiliki dukungan dana yang besar, seperti DKI Jakarta, mungkin bisa memenuhi harapan masyarakat. Tapi saya tidak yakin, daerah yang dana pemerintahan daerahnya tidak besar bisa memberikan pelayanan yang sama bagusnya,” ujar Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, guru besar Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI.
Menurut dr. Diah Hayati, Kepala Puskesmas Kelurahan Karet Setiabudi, saat ini kebanyakan puskesmas mengalami masalah yang hampir sama, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Padahal, sulit rasanya untuk meningkatkan pelayanan jika sumber daya manusianya kurang.
”Pegawai puskesmas kebanyakan harus bekerja rangkap-rangkap. Kepala puskesmas selain melayani pemeriksaan juga mengurus administrasi dan melakukan kunjungan ke rumah warga untuk sweeping warga yang tidak mampu pergi berobat ke puskesmas,” ujarnya.
Tak heran kalau kemudian saat petugas atau dokter sedang melakukan tugas ke rumah warga, maka pasien di puskesmas pun terpaksa mengalah. Prof. dr. Hasbullah melihat ini sebagai salah satu penyebab utama pelayanan yang tidak maksimal. Di sisi lain, seorang dokter puskesmas adalah pegawai negeri sipil, yang sistem perekrutannya tidak gampang. Di sisi lain, kebanyakan dokter akan memilih bekerja di pusat kesehatan swasta di kota yang mampu memberi mereka fasilitas lebih baik ketimbang mengabdi di puskesmas di daerah-daerah terpencil. ”Dokter juga manusia. Apalagi biaya di fakultas kedokteran sangat mahal. Kalau pemerintah daerah dapat memberi fasilitas dan imbalan memadai bagi dokter puskesmas, pasti dokter akan kembali ke daerah,” ujarnya. (f)
