Manfaat fasilitas BPJS dari pemerintah ternyata belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat, termasuk oleh pasien kanker. Dilema antrean panjang pasien kanker setelah berlakunya BPJS ini terjadi di hampir semua rumah sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah di Indonesia. Di RSUD Dr Soetomo Surabaya mengalami peningkatan jumlah pasien hingga 200 persen. Dari 1.000-1.200 pasien menjadi 3.000 pasien per hari. Begitu juga yang dialami RS Kanker Dharmais. Sebelum era BPJS, yaitu di tahun 2013, daftar antrean untuk operasi, kemoterapi, atau untuk pasien rawat, per harinya mencapai 200 orang. Setelah adanya BPJS, angkanya naik dua kali lipat, yaitu 400 orang per harinya. Namun, menurut dr. Sonar Soni Panigoro, SpB. Onk., M.Epid, yang saat ini sangat memprihatinkan adalah fasilitas radioterapi atau penyinaran. Alat yang harganya mencapai 30 miliar per unitnya ini, di Indonesia hanya tersedia 50 unit. Padahal, dengan populasi 250 juta penduduk, idealnya Indonesia memiliki 250 unit alat radioterapi.
“Kami memiliki semua fasilitas untuk pengobatan pasien kanker. Tapi, ketersediaan dan distribusinya sangat terbatas. Dalam hal ini, nasib Indonesia sejajar dengan negara di Afrika, seperti Gambia dan Ethiopia,” ungkap dr. Sonar, prihatin.
Bagaimana tidak, dua unit alat radioterapi di Dharmais harus dipaksa bekerja di luar kapasitas. Sesuai ketentuan, harusnya alat tersebut hanya bisa melayani 70 pasien per hari. Artinya, pasien kanker payudara harus mengantre 3 – 4 bulan. Agar lebih banyak yang terlayani, ia memaksakan penggunaannya untuk 100 pasien per hari. Karena dipaksa kerja rodi, alat radioterapi itu hampir tiap dua bulan sekali harus masuk maintenance karena rusak.
Meski pelayanan terhadap pasien harus tertunda 2-3 minggu karenanya, setidaknya dengan memaksa alat bekerja di luar kapasitas ini bisa memperpendek daftar tunggu hingga 2 bulan. “Di RS Sanglah Bali dan di Yogyakarta lebih parah lagi. Untuk mendapat terapi yang sama, pasien harus menunggu setahun. Keburu meninggal!” cetusnya, pedas. Tidak heran jika banyak pasien luar kota yang juga lari ke Dharmais. Alhasil, daftar tunggu makin mengular!
Kenyataan ini pula yang rupanya membuka peluang ‘bisnis’ gelap. Belum tuntas memikirkan proses penyembuhan, penderita kanker payudara harus bersaing melawan ‘premanisme’ di ruang tunggu rumah sakit. Premannya adalah para calo yang dibayar oleh pasien BPJS berduit untuk memasukkan nama mereka di antrean terdepan.
“Karena sebal dan tidak mau antre, mereka berani bayar calo sampai Rp10 juta! Ini serius dan benar-benar terjadi. Ini memang oknum, tapi sangat jahat!” ungkap Direktur Utama Dharmais itu, kesal. Sementara itu, pasien dari kalangan masyarakat tak berada harus tetap mengantre, menunggu dari pagi hingga sore, bahkan sampai keesokan harinya lagi. “Kami sudah tidak punya daya memerangi calo. Tenaga dan pikiran kami sudah terkuras untuk menyelamatkan nyawa manusia. Harus ada bantuan dari pihak berwenang dan eksploitasi media untuk membantu memerangi praktik seperti ini,” lanjutnya, putus asa. (f)
