Foto: Pixabay

Seiring dengan tema Hari Populasi Sedunia pada 11 Juli, Family Planning: Empowering People, Developing Nations, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya perencanaan keluarga dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat dan meningkatkan kemajuan sebuah negara. Hal ini sejalan dengan salah satu target Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu fokusnya adalah isu kesehatan dan hak reproduksi wanita di Indonesia.

Melalui berbagai kampanye, BKKBN mengajak wanita untuk memelihara kesehatan reproduksinya dengan menghindari ‘empat terlalu’: terlalu muda melahirkan, terlalu tua melahirkan, terlalu rapat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak.

“Akses terhadap alat kontrasepsi modern harus lebih dipermudah. Sebab, meski bertahun-tahun digaungkan, nyatanya keempat hal tersebut masih menjadi tantangan,” ungkap Kepala BKKBN, dr. Surya Chandra Surapaty, M.P.H, Ph.D.

Menjawab tantangan ini, BKKBN berusaha menyediakan alat kontrasepsi untuk didistribusikan pada fasilitas kesehatan dan jejaring praktik bidan mandiri terutama yang telah dilatih. “BKKBN juga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dan dokter-dokter yang ahli dalam medis operatif wanita (tubektomi) dan pria (vasektomi),” tambah Surya.

Selain itu, BKKBN juga berusaha terus menambah Kampung KB di berbagai daerah. Program yang dicanangkan tahun 2016 ini ditargetkan ada di tiap kecamatan tahun ini. Kampung KB adalah model pelaksanaan program pembangunan keluarga secara utuh, dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Untuk melihat bagaimana keberhasilan program pengendalian jumlah penduduk, bulan Juli ini Badan Pusat Statistik (BPS) akan mulai melakukan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017.

SDKI berlangsung selama tiga bulan di seluruh provinsi se-Indonesia dengan melibatkan 700 surveyor yang telah dilatih oleh instruktur nasional,  kerja sama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

SDKI merupakan kegiatan yang penting, karena hasil survei lima tahunan tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar serta evaluasi pelaksanaan program pembangunan di masa datang.

Hasilnya akan menjadi rapor BKKBN selama lima tahun berjalan. BKKBN tidak ingin mengulang hasil yang ditunjukkan dua SDKI terdahulu (2007 dan 2012), yaitu rata-rata kelahiran total (total fertility rate/TFR) di Indonesia, yang tertahan pada angka 2,6 anak per wanita sejak SDKI 2002-2003.

“Harapan kami angka kelahiran total atau rata-rata jumlah anak per wanita, akan turun menjadi 2,3 dari semula 2,6,“ ujar Surya. Sementara itu, pemerintah memiliki target kelahiran di Indonesia, yaitu 2,1 anak per wanita pada tahun 2025. (f)

Baca juga:
Mana Yang Paling Sesuai?
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang untuk Menekan Angka Kematian Ibu
Hari Keluarga Berencana, KB dan Persepsi Yang Salah Tentang Kontrasepsi