Foto: Fotosearch
Ada rumusan matematika sederhana yang menarik untuk dicerna, muncul dalam diskusi bertajuk Mobilisasi Sumber Daya oleh Perempuan, untuk Perempuan bagi Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Acara ini diinisiasi oleh Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan), di Indonesian Philanthropy Festival 2016, beberapa waktu lalu di Jakarta.
Bermula dari hasil riset organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) pada tahun 2012 yang mengungkap bahwa lebih dari 14% wanita menjadi kepala rumah tangga di Indonesia. Artinya, ada 30 juta rumah tangga. Pencatatan ini berdasarkan definisi: wanita yang suaminya meninggal, ditinggal cerai, ditinggalkan/ditelantarkan suami, atau suami sakit menahun, sehingga istri mengambil alih fungsi sebagai kepala rumah tangga.
“Di Indonesia, anggota keluarga tidak hanya keluarga inti, ayah, ibu, dan anak, tapi juga keponakan, saudara, dan lain-lain. Jadi, apabila satu rumah tangga terdiri atas rata-rata lima orang saja, maka setidaknya ada 150 juta orang yang menggantungkan hidupnya pada kepemimpinan wanita,” cetus Muhammad Farhan, Duta SDGs Indonesia yang pada kesempatan itu merangkap menjadi moderator diskusi.
Organisasi PEKKA telah mendampingi lebih dari 30.000 wanita kepala rumah tangga di tingkat akar rumput di 20 provinsi di Indonesia. Para ibu ini menggerakkan diri mereka, membangun sistem jejaring pengaman yang menjaga keberlangsungan rumah tangga mereka. Salah satunya dengan mendirikan lebih dari 40 koperasi simpan-pinjam yang modalnya telah mencapai lebih dari Rp8 miliar, dengan perputaran modal lebih dari Rp20 miliar.
“Mereka juga memiliki asuransi mikro yang dikelola secara mandiri. Sebab, tidak semua keluarga miskin memiliki BPJS,” ungkap Romlawati, ketua PEKKA. Jadi, ketika mereka tidak mendapat akses BPJS, dana dari asuransi mikro ini sangat membantu.
MAMPU, sebagai wadah sekaligus jejaring bagi berbagai organisasi perempuan dan organisasi yang bekerja di isu gender, tidak tinggal diam. Mereka membangun jejaring yang tersebar di 1.025 desa melalui kerja Perempuan Menjadi Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi JKN (PIPA JKN). Beberapa kegiatan mereka adalah melakukan identifikasi data pengumpulan iuran JKN, dan memantau penyalurannya.
Ironisnya, dengan segenap kontribusi ini, wanita masih menjadi korban dalam proses pembangunan. Ada ketidaksinambungan program antara pemerintah pusat dengan daerah. Misalnya, dalam penyediaan layanan gratis deteksi dini kanker serviks melalui tes IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dan pap smear yang ada di JKN. “Di daerah-daerah layanan tes IVA dan pap smear belum bisa diakses secara gratis,” ungkap Tri Hastuti Nur, Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, organisasi perempuan yang fokus pada kesehatan reproduksi.
Padahal, data dari GloboCan (2012) mencatat, tiap jam 1 wanita di Indonesia meninggal karena kanker serviks. Kondisi darurat kanker serviks di Indonesia ini masih berlangsung. Semoga komitmen ‘No one left behind, right based’ yang digaungkan melalui platform SDGs benar-benar dijalankan dengan baik oleh pemerintah, sehingga wanita tidak terus-menerus tertinggal, bahkan terlupakan.(f)
Bermula dari hasil riset organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) pada tahun 2012 yang mengungkap bahwa lebih dari 14% wanita menjadi kepala rumah tangga di Indonesia. Artinya, ada 30 juta rumah tangga. Pencatatan ini berdasarkan definisi: wanita yang suaminya meninggal, ditinggal cerai, ditinggalkan/ditelantarkan suami, atau suami sakit menahun, sehingga istri mengambil alih fungsi sebagai kepala rumah tangga.
“Di Indonesia, anggota keluarga tidak hanya keluarga inti, ayah, ibu, dan anak, tapi juga keponakan, saudara, dan lain-lain. Jadi, apabila satu rumah tangga terdiri atas rata-rata lima orang saja, maka setidaknya ada 150 juta orang yang menggantungkan hidupnya pada kepemimpinan wanita,” cetus Muhammad Farhan, Duta SDGs Indonesia yang pada kesempatan itu merangkap menjadi moderator diskusi.
Organisasi PEKKA telah mendampingi lebih dari 30.000 wanita kepala rumah tangga di tingkat akar rumput di 20 provinsi di Indonesia. Para ibu ini menggerakkan diri mereka, membangun sistem jejaring pengaman yang menjaga keberlangsungan rumah tangga mereka. Salah satunya dengan mendirikan lebih dari 40 koperasi simpan-pinjam yang modalnya telah mencapai lebih dari Rp8 miliar, dengan perputaran modal lebih dari Rp20 miliar.
“Mereka juga memiliki asuransi mikro yang dikelola secara mandiri. Sebab, tidak semua keluarga miskin memiliki BPJS,” ungkap Romlawati, ketua PEKKA. Jadi, ketika mereka tidak mendapat akses BPJS, dana dari asuransi mikro ini sangat membantu.
MAMPU, sebagai wadah sekaligus jejaring bagi berbagai organisasi perempuan dan organisasi yang bekerja di isu gender, tidak tinggal diam. Mereka membangun jejaring yang tersebar di 1.025 desa melalui kerja Perempuan Menjadi Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi JKN (PIPA JKN). Beberapa kegiatan mereka adalah melakukan identifikasi data pengumpulan iuran JKN, dan memantau penyalurannya.
Ironisnya, dengan segenap kontribusi ini, wanita masih menjadi korban dalam proses pembangunan. Ada ketidaksinambungan program antara pemerintah pusat dengan daerah. Misalnya, dalam penyediaan layanan gratis deteksi dini kanker serviks melalui tes IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dan pap smear yang ada di JKN. “Di daerah-daerah layanan tes IVA dan pap smear belum bisa diakses secara gratis,” ungkap Tri Hastuti Nur, Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, organisasi perempuan yang fokus pada kesehatan reproduksi.
Padahal, data dari GloboCan (2012) mencatat, tiap jam 1 wanita di Indonesia meninggal karena kanker serviks. Kondisi darurat kanker serviks di Indonesia ini masih berlangsung. Semoga komitmen ‘No one left behind, right based’ yang digaungkan melalui platform SDGs benar-benar dijalankan dengan baik oleh pemerintah, sehingga wanita tidak terus-menerus tertinggal, bahkan terlupakan.(f)
Topic
#peranwanita
