Kebijakan plastik berbayar ini memang baru berjalan satu bulan. Menurut Rahyang Nusantara, koordinator harian Gerakan Diet Kantong Plastik (GIDKP), yang terjadi di lapangan masih belum dapat dilihat dengan nyata hasilnya. Apakah program ini memberikan dampak yang signifikan, tentu masih butuh waktu untuk mengujinya.
“Program ini ditargetkan untuk dievalusi 3 bulan, untuk kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri (Permen). Targetnya Juli 2016, akan ada Permen untuk ini, juga Peraturan Daerah di masing-masing kota,” ungkap Rahyang. Ke depannya diharapkan tiap pemerintah daerah dapat membuat aturan tentang harga yang tepat untuk plastik berbayar ini.
Saat ini, beberapa daerah telah menetapkan harga yang berbeda untuk kantong plastik berbayar. Balikpapan menerapkan harga Rp1.500 per kantong plastik, sedangkan Makassar dengan produksi sampah yang cukup tinggi mencapai 1.000 ton, menerapkan harga plastik berbayar sebesar Rp4.500.
Di sisi lain, dengan penerapan aturan kantong plastik berbayar ini timbul pertanyaan tentang uang yang akan masuk ke kantong para pengusaha retail. Hal inilah yang menurut Nadine masih harus dibicarakan lebih matang antara berbagai pihak, pemerintah, pengusaha, hingga lembaga lain terkait lingkungan hidup.
Sewajarnya uang yang masuk dari masyarakat dari kantong plastik berbayar ini bisa digunakan sebagai dana untuk mengembangkan program pengelolaan sampah yang lebih baik di tiap daerah. Misalnya, menambah jumlah truk sampah, membuat program edukasi tentang sampah plastik. Sudah selayaknya uang yang diberikan oleh masyarakat ini digunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
Untuk itu tentu harus ada badan tersendiri yang ditunjuk untuk mengelola dana yang ada sebagai dana publik. Harus dibuat ketentuannya, dan tentunya harus ada tim audit. Karena sekarang ini kita belum ada gambaran berapa uang yang didapat oleh retailer dari kantong plastik berbayar,” kata Nadine Zamira, co founder Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik.
Meski begitu, Miss Indonesia Earth 2009 ini mengharapkan tiap tahunnya tren uang yang terkumpul seharusnya terus berkurang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih bijak menggunakan kantong plastik.
Di sisi lain, penerapan kantong plastik berbayar yang dilakukan pemerintah juga dianggap tidak konsisten karena tidak melakukan penerapan pajak bagi perusahaan yang melakukan impor plastik. Belum lagi, penerapan kebijakan ini hanya di pasar modern yang sudah menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan. Sementara, di pasar tradisional yang juga banyak menggunakan kantong plastik yang dinilai lebih berbahaya, tidak tersentuh dengan baik.
Sebenarnya, menurut Nadine, dengan menerapkan kantong plastik berbayar pertama kali di pasar modern, tujuannya tak lain untuk menyasar kelompok ekonomi menengah atas yang memiliki daya beli tinggi dan seharusnya sudah sadar akan lingkungannya. Harapannya, efek dari diet kantong plastik ini akan lebih bergema.
Berdasarkan data yang dimiliki KLHK, dalam setahun saja penggunaan kantong plastik dari retail modern yang tergabung dalam APRINDO mencapai 10 miliar lembar kantong plastik dan 95%-nya menjadi sampah. Ini tentu saja angka yang cukup signifikan. Diharapkan, dengan memberlakukan plastik berbayar, orang menjadi lebih enggan untuk menggunakan kantong plastik dan efeknya mengurangi penggunaan kantong plastik.
Meski banyak yang menatap tak yakin pada kebijakan ini, toh cara ini bisa dianggap sebagai langkah awal untuk ‘menyolek’ kesadaran masyarakat pada penggunaan kantong plastik yang bertanggung jawab.
Sejak diterapkannya aturan penggunaan kantong plastik berbayar, Lucia Priandarini mengaku tercolek dengan kebiasaannya selama ini bergantung pada kantong plastik saat berbelanja. Meski menurut Rini, sapaannya, harga Rp200 masih terbilang murah, ketika berbelanja di pasar modern, ia jadi enggan mengeluarkan uang untuk selembar kantong plastik. Alhasil, kini ia mulai membawa tas belanja dari kain yang bisa digunakan berkali-kali dan terlihat lebih trendi.
“Sekarang tak hanya ke minimarket, saat belanja di pasar tradisional ataupun tukang sayur, saya mulai membiasakan diri untuk membawa tas belanja sendiri. Jadi, tidak perlu menggunakan plastik, kalau tidak terpaksa,” ungkap wanita penulis ini.
Harus diakui, aturan plastik berbayar ini tidak akan maksimal jika tidak ada edukasi lebih lanjut tentang limbah plastik, bagaimana mengurangi penggunaan plastik di tiap individu dan rumah tangga. Untuk itu, menurut Nadine, GIDKP sejak tahun 2013 telah gencar melakukan berbagai sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada penggunaan plastik dengan bijaksana, melalui edukasi tentang pengolahan sampah yang benar dengan memilah sampah basah dan kering, penggunaan tas belanja pakai ulang. Jadi, sudah siapkah kita mengurangi ketergantungan pada kantong plastik? (f)
Faunda Liswijayanti
