Foto: Shutterstock
Perjuangan Kartini membawa pesan bahwa melibatkan perempuan dalam porsi yang setara dengan laki-laki (inklusivitas) di bidang pendidikan dan pemberdayaan adalah kunci bagi kemajuan masyarakat. Di era modern ini, peran perempuan sebagai penggerak ekonomi Bangsa semakin besar. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2022), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2019) dan Badan Pusat Statistik (2021) menyebutkan 99% usaha di Indonesia berkategori UMKM dan 64,5%-nya dikelola oleh perempuan.
Bidang ini terbukti mampu menyerap hingga 96,92% tenaga kerja dan berkontribusi bagi PDB1 hingga 60,51%. Ini artinya, dengan memberdayakan perempuan akan menggerakkan sektor UMKM yang pada Akhirnya akan mendorong kemajuan perekonomian di Indonesia.
“Dengan populasi dan perannya yang besar di UMKM, perempuan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Perempuan masa kini adalah Kartini Ekonomi, potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Merupakan tanggung jawab bersama untuk memberikan dukungan akses keuangan bagi para Kartini,” ungkap Lenny N. Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Namun demikian, penelitian terbaru dari Women’s World Banking menunjukkan meskipun banyak UMKM yang dimiliki dan dikelola perempuan, di antara pelaku UMKM yang menggunakan layanan e-commerce, tingkat penjualan rata-rata pelaku usaha perempuan lebih rendah sekitar 22% dari pada laki-laki.
Menyikapi temuan tersebut, Vitasari Anggraeni, Deputy Director of Policy, Southeast Asia Women’s World Banking pun menekankan tentang pentingnya produk layanan keuangan digital dirancang dengan perspektif gender. “Ketimpangan ini akan dapat diatasi dan secara langsung menambah nilai transaksi ekonomi negara. Untuk itu, diperlukan kolaborasi multi-pihak, salah satunya melalui Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP) yang beranggotakan para pembuat kebijakan, sektor swasta dan lembaga masyarakat,” ungkap Vitasari.
IKDP yang terbentuk sejak tahun 2022 merupakan kolaborasi mitra global dan lokal yang memobilisasi, memperkuat, dan meningkatkan inklusi keuangan digital perempuan, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah perempuan. Visinya, mendorong kebijakan yang lebih baik demi mencapai inklusi keuangan perempuan; serta meningkatkan keterampilan dan akses ke peningkatan kapasitas dan layanan keuangan bagi perempuan.
Anggota koalisi IKDP Indonesia terdiri dari 31 mitra gabungan mulai dari pembuat kebijakan seperti Kementerian PPPA, OJK, Bank Indonesia dan Kemenko Perekonomian. Organisasi masyarakat sipil (termasuk HWDI, LPSDM, PPSW, Ruang Kolaborasi Perempuan, Yasanti, dan Jalatera), Penyedia layanan keuangan, platform digital dan asosiasi termasuk Amartha, BRI, DANA, dan LinkAja, serta mitra Pembangunan dan lembaga riset (Bank Dunia dan J-PAL Asia Tenggara). Saat ini, Indonesia dan Ethiopia menjadi negara percontohan Koalisi IKDP.
Koalisi untuk Inklusi Keuangan Digital Perempuan (Koalisi IKDP) dibentuk untuk memberikan 4 pilar dukungan yang selaras dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target inklusi keuangan 90% pada 2024 sesuai yang dicanangkan Pemerintah Indonesia. Keempat pilar tersebut adalah :
1/ Akses Teknologi
Kepemilikan perangkat pintar untuk membantu menjalankan usaha, memanfaatkan teknologi, dan mengakses layanan keuangan. Data BPS 2021 menyebutkan saat ini 57,51% perempuan dan 68,12% laki-laki memiliki ponsel.
2/ Akses Keterampilan
Pelatihan meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan keuangan digital perempuan. Menurut survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, tingkat Indeks literasi keuangan perempuan diangka 50,33%, sedangkan laki-laki 49,05%.
3/ Akses Layanan Keuangan Digital
Memastikan setiap perempuan pengusaha mikro dapat memahami dan menggunakan layanan keuangan digital, dengan merancang mekanisme perlindungan konsumen yang inklusif. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, Indeks Inklusi keuangan perempuan 83% dan laki-laki 86%.
4/ Data Terpilih Gender
Memastikan setiap perempuan pengusaha mikro dilihat, dikenali, dan dipahami melalui pengumpulan data dan metodologi pengukuran.
Berbagai aksi nyata pun telah dilakukan koalisi IKDP. Tercatat dari Juli 2022 hingga April 2023, 3.000 perempuan telah tersentuh inisiatif Koalisi IKDP. Ada 5 program literasi keuangan digital dan pengembangan UMKM milik perempuan yang dilakukan di Jakarta, Makassar, Surakarta, Yogyakarta, dan Lombok. Dengan 6 peningkatan kapasitas dan forum berbagi pengetahuan antar anggota Koalisi serta 6 diskusi advokasi kebijakan di tingkat nasional dan keikutsertaan dalam diskusi di tingkat global.
Menurut salah satu anggota Koalisi IKDP, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), seperti disampaikan oleh Revita Alvi, Ketua Umum HWDI bahwa, “kegiatan yang didukung oleh IKDP membawa dampak yang sangat positif bagi perempuan disabilitas. Ada 4 kegiatan HWDI yang didukung IKDP, yaitu survei di 34 provinsi mengenai layanan keuangan digital yang diikuti 695 responden perempuan disabilitas, melakukan FGD dengan pemangku kepentingan terkait—mulai dari pembuat kebijakan hingga penyedia layanan keuangan digital—dan menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Kominfo, menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan keuangan digital kepada perempuan disabilitas dari seluruh Indonesia, dan yang terakhir adalah webinar yang menghadirkan narasumber dari Bappenas, Kementerian PPPA, OJK, dan Bank Indonesia.”
Tidak hanya itu, manfaat koalisi IKDP pun telah dirasakan para Kartini penggerak ekonomi. Salah satunya Fitrianti, penerima manfaat Ruang Kolaborasi Perempuan, Makassar. Ia mengaku setelah mengikuti kegiatan pelatihan Ruang Kolaborasi Perempuan, akhinya bisa punya rekening sendiri dan jadi bisa mengatur keuangan keluarga dan usaha. “Yang terpenting penjualan usaha saya meningkat dengan memasarkan secara online dan menggunakan pembayaran digital,” kata Fitrianti.
Begitupula dengan Zuriatun Thoybah, binaan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Desa Bayan, Lombok yang mengaku menjadi jadi sadar mengenai manajemen uang yang baik bagi pribadi, bisnis, maupun organisasi setelah mengikuti kegiatan ini. “Saya bisa mengatur skala prioritas dan melakukan pencatatan secara lebih teratur, sehingga dapat mengevaluasi keuangan dengan baik dan transparan bagi anggota organisasi,” kata Zuriatun. (f)
Baca Juga:
Mobile Banking dan E-Wallet Jadi Pilihan Transaksi Digital Favorit Masyarakat
Strategi Tepat Memaksimalkan Toko Onlin
4 Alasan Kenapa Wanita Harus Melek Finansial
Faunda Liswijayanti
Topic
#inkusikeuangan, #literasikeuangan, #wirausahaperempuan
