Sejauh mana kita mengenali kota kita? Benarkah Jakarta sudah memenuhi kriteria sebuah kota atau justru kumpulan kampung-kampung? Dalam diskusi Apa Kampung, Apa Kota di Bentara Budaya Jakarta, Kamis, 18 Februari 2016 lalu, Sri Palupi, peneliti Institute for Ecosoc Rights mengatakan, meskipun memiliki jumlah pusat perbelanjaan terbanyak di dunia, yaitu 173 mal dan 13 persen warga Jakarta berpenghasilan di atas 1000 dolar AS per bulan, Jakarta sebetulnya belum sepenuhnya bisa disebut sebuah kota.
Mengapa demikian? Menurut Sri, tidak ada ikatan yang kuat antara warga Jakarta dengan kotanya. Padahal salah satu indikator sebuah kota adalah warga yang berperan aktif membentuk hunian dan ruang publik, bukan sekadar mendiaminya. Sebagian besar warga Jakarta hanya berada di kota ini secara fisik, tapi tidak merasa seperti berada di rumah yang nyaman. Hal ini tampak pada mudik tahunan saat lebaran dan libur panjang. Selain itu, sekitar 60 persen warganya tinggal di kampung-kampung di sekitar Jakarta dan menjadi komuter karena bekerja di pusat kota.
“Kampung membuka ruang bagi penduduk ketika Jakarta tak menyediakan tempat yang bisa diakses warga berpenghasilan pas-pasan,” Sri memaparkan. Sayangnya, kini kampung sering jadi kambing hitam semua masalah kota, dimusuhi dan dianggap tak beradab. Setidaknya, sepanjang Januari-Agustus 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggusur sedikitnya 30 permukiman miskin dan 3.433 keluarga kehilangan tempat tinggal. “Jakarta bukan lagi ruang sosial, tapi didominasi ruang ekonomi dengan ruang fisik yang tumbuh melesat dan kehilangan solidaritas terhadap kaum pinggiran,” Sri menambahkan.
Di sisi lain, ide tentang kampung selalu memicu perdebatan tentang modernitas. “Kampung merupakan bentuk resistensi terhadap modernitas, dan tempat warga membangun otonomi. Komunitas yang guyub dan hangat, khas Indonesia juga muncul dari kampung,” ujar arsitek & urbanist, Marco Kusumawijaya. Idealnya, kampung harus dipertahankan dan dikembangkan bersama dalam rencana pembangunan. Untuk ini, Marco mengusulkan Jakarta untuk mengadopsi ide superblok kampung seperti di Tokyo, Jepang. “Bentuk superblok kampung memungkinkan Jakarta tetap membangun ruang komersial di daerah pinggiran yang mengelilingi area hunian.”
