Gelaran puncak dari rangkaian proses panjang partisipasi bermakna perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal berupa Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) akan diselenggarakan di Badung, Bali, pada 20 April 2024.

Munas kali ini akan mewadahi usulan dari akar rumput, kelompok marjinal, dengan pihak berwenang sehingga akan terbangun komitmen bersama tentang perencanaan pembangunan nasional yang mendasarkan partisipasi bermakna. Harapannya, tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan nasional.
 

Munas dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama telah dilakukan secara daring pada 26-27 Maret 2024 dengan menjangkau 477 desa, 163 kabupaten dan 35 provinsi yang diwakili oleh 2.195 partisipan; 86% adalah perempuan dan 5% adalah penyandang disabilitas. Selain itu, sebanyak 1.548 mengikuti melalui YouTube, juga secara langsung menyaksikan melalui Zoom di 102 titik kumpul. Munas di Badung nanti memiliki kuota kehadiran 1.500 peserta.

Hasil Munas secara daring menghasilkan usulan dan rekomendasi terhadap 9 isu penting terkait persoalan perempuan yang telah diperkuat dengan data kuantitatif dan kualitatif. Seluruh usulan tersebut disusun kembali sebagai masukan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di pemerintah daerah wilayah terpilih. 

Sekretaris Kementerian PPPA menyampaikan, Pemerintah memiliki modalitas kebijakan, penganggaran dan implementasi yang menunjukkan beberapa kemajuan:
• Inisiatif DRPPA, terbitnya revisi UU Perkawinan dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan amunisi yang memperkuat gerakan kesetaraan gender
• Mengakomodasi inisiatif Organisasi Masyarakat Sipil (CSO).