Foto: Unsplash
Profesi Public Affairs di dalam struktur organisasi kian mendapat sorotan penting dari waktu ke waktu. Profesi yang punya tugas utama membangun hubungan baik antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) ini memiliki tanggung jawab besar agar proses operasional perusahaan atau organisasi bisa berjalan selaras dan memahami elemen-elemen pemerintahan, regulasi, politik, ekonomi, sosial, sampai budaya di wilayah tempatnya beroperasi.
Perkembangan inovasi teknologi, arah kebijakan regulasi, politik dan ekonomi merupakan beberapa faktor pendorong yang membuat profesi ini dipacu agar cepat beradaptasi dengan perubahan. Sayangnya, ruang praktisi Public Affairs Indonesia untuk memperkaya ilmu dan pengalamannya masih sangat terbatas.
Apalagi saat ini, tantangan di era kenormalan baru dan digitalisasi di industri 4.0 menuntut praktisi public affairs untuk proaktif menjalin sinergi dan kolaborasi antar industri. Menurut Agung Laksamana selaku Director Corporate Affairs APRIL Group, jam terbang dan spesialisasi sektor industri masih menjadi andalan pelaku Public Affairs untuk mengasah pengalamannya.
“Padahal, saat ini kita butuh banyak praktisi Public Affairs agar kita bisa berkompetisi di ranah global. Perlu eksposur untuk mengakselerasi kemampuan dan kapabilitas praktisi Public Affairs untuk mencapai level strategis. Esensinya, praktisi Public Affairs harus Adopt, Adapt dan Adept dalam menghadapi trend perubahan kedepan,” ungkap Agung.
Hal di atas menjadi salah satu alasan Agung selaku ketua penyelenggara bersama beberapa praktisi Public Affairs dari berbagai industri menggagas dibentuknya Public Affairs Forum pertama di Indonesia. Ia berharap forum tersebut bisa menjadi angin segar tidak saja bagi para praktisi Public Affairs, namun juga Public Relations, Government Relations dan Regulatory Affairs di seluruh Indonesia.
Tokoh senior di kalangan Public Affairs sekaligus CEO Freeport Indonesia, Tony Wenas yang hadir dalam peresmian Public Affairs Forum Indonesia yang digelar secara virtual pekan lalu, mengatakan bahwa Public Affairs harus dilibatkan sejak awal di setiap proyek dan perencanaan arah perusahaan. “Pembuatan key message juga harus memenuhi tiga hal: benar, baik, dan berguna untuk dikomunikasikan,” tutur Tony.
Selain Tony, Public Affairs Forum Indonesia juga dihadiri beberapa tokoh di bidang Public Affairs lainnya. Seperti Chairman & Chief Consultant Kiroyan Partners, Noke Kiroyan, yang menyinggung soal praktik komunikasi publik di tataran negara dan korporasi. Menurutnya, peran public affairs harus bisa memberikan masukan pada pemerintah.
“Public Affairs di level korporasi mesti menekankan kemampuan untuk melobi dan negosiasi. Pada tataran pemerintah, komunikasi publik juga harus tepat, hendaknya ada satu kesatuan, misalnya penunjukkan narasumber harus tepat, agar semua informasi selaras,” jelas Noke.
Sedangkan VP Public & Government Affairs ExxonMobil Indonesia, Azi N. Alam menyatakan Public Affairs bertugas sebagai agent of internal alignment dan secara eksternal dapat menjadi corporate diplomat yang bertugas menyampaikan aspirasi perusahaan.
Di perusahaan teknologi, peran Public Affairs kedepan dalam menghadapi tantangan industri 4.0 juga tidaklah mudah. Chief of Public Policy & Government Relations GOJEK, Shinto Nugroho menyatakan komunikasi rutin dan empati penting diperhatikan karena akan membuat dinamika Public Affairs jadi jauh lebih baik dan produktif dengan stakeholders.
“Inovasi teknologi menciptakan pasar dan model bisnis baru, tapi mindset pemerintah juga harus terbuka. Inilah yang menjadi tugas kita untuk menjembatani proses tersebut,” kata Shinto.
Turut hadir dalam memberikan sambutan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo. Ia menegaskan tentang pentingnya komunikasi menjadi bagi suatu negara dalam menyampaikan kebijakan. “Diperlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dari praktisi Public Affairs kepada publik untuk membantu pemerintah agar meminimalisir timbulnya kesalah-pahaman,” paparnya.
Harapannya, Public Affairs Forum Indonesia ini dapat memberikan masukan sekaligus pengayaan kompetensi skills praktisi untuk memperkuat hubungan organisasi dengan stakeholders terutama Pemerintah dan Policy Makers. Sekaligus menjadi ruang dialog yang kondusif untuk mewadahi para praktisi maupun pemerhati bidang public affairs untuk menjalin koneksi dan membangun ekosistem profesional. (f)
Baca Juga:
Pelecehan Seksual Pekerja Marak Terjadi Saat WFH
Riset Accenture 2020 : Ada Kesenjangan Perspektif antara Pemimpin dan Karyawan tentang Kesetaraan di Tempat Kerja
Keuntungan Multi Generasi Dalam Perusahaan
Faunda Liswijayanti
Topic
#publicaffairs, #karier
