Setelah seorang presiden terpilih, proses pemilihan anggota kabinet seolah menjadi drama tersendiri. Banyak orang berpendapat, banyak pihak berharap bisa menjadi pembantu presiden. Kontroversi muncul, apakah harus dari kalangan profesional atau dari orang partai politik. Kadangkala, topik ini justru lebih diminati ketimbang misalnya langkah-langkah yang akan diambil si pemimpin baru untuk mewujudkan janji kampanye: membawa rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik.

Di birokrasi, saya ingin melakukan perbaikan sistem. Hal ini akan merevolusi sikap mental kita karena ini berkaitan dengan integritas dan kejujuran. Artinya, orangnya yang harus mengikuti sistem. 

Misalnya dengan penerapan e-budgeting, e-purchasing, e-catalog, e-audit, pajak online, IMB online. dan lain sebagainya. Semua itu untuk mempersempit ruang penyalahgunaan. Bujet juga dibuka, dengan membuat poster atau dibuka di website sehingga semua orang bisa mengawasi, rakyat bisa mengawasi.  

Persoalan korupsi  memang harus dijawab dengan tindakan yang jelas. Kalau saya dibarengi dengan membangun sistem. Kepolisian, KPK, itu kan tindakan hukum, law enforcement.  Tapi harus disadari, 70% (upaya pemberantasan korupsi) itu harus preventif, yaitu dengan pembangunan di sistemnya. 

Oh, tidak… itu karena sistemnya saja yang belum benar. Coba saja lihat orang Indonesia ke Singapura, maka dia akan bisa mengikuti sistem yang ada di sana. Selain itu, yang penting adalah harus diberi contoh konkret, lead by example.

 

Yang pasti adalah pendidikan dan kesehatan, terutama untuk kelas bawah. Kita lihat sendiri bagaimana para ibu pontang-panting bayar sekolah anaknya. Makanya, akan ada Kartu Indonesia Pintar. Atau betapa pusingnya ibu-ibu kalau anak sakit, tidak punya uang. Maka kita buatkan kartu sehat. Saya kira ini adalah jawaban yang konkret untuk mereka, pegang kartu bisa dipakai di mana-mana. 

Nanti ada yang minta menteri khusus laki-laki, ha...ha…ha…. Kita kurang apa, sih? Maksudnya, wanita presiden kita sudah punya. Bahkan Amerika saja belum punya. Gubernur sudah, bupati/wali kota sudah banyak. Apa lagi? Politikus banyak banget. Maksud saya, ini bukan lagi isu yang perlu dibesar-besarkan. Emansipasi sudah kita lihat sehari-hari. 

Kita harus mengemasnya dalam sebuah program dan melekat ke semua kementerian. Menurut saya, yang perlu diperhatikan itu adalah apakah programnya sudah ter-deliver kepada wanita dan anak-anak atau tidak. Bukan masalah ada dan tidaknya kementerian khusus itu.

Harus fokus. Coba cek ke semua kementerian, semua memiliki program pembinaan UMKM. Karena itu, sekarang harus difokuskan ke satu kementerian. Yang penting sekarang ini adalah mengidentifikasi masalah-masalah UMKM. Misalnya, mengidentifikasi  produk-produk apa saja yang memiliki daya saing dan kompetitif untuk ekspor. Bila sudah, negara harus hadir untuk ikut membantu memasarkan. Dengan demikian, rakyatnya terus memproduksi, tugas negara adalah ikut memasarkan. 

Menteri perdagangan harus seorang marketer, para duta besar harus bisa memasarkan produk daerah, produk kampung, produk desa, di mana pun dia ditempatkan. Misalnya di negara-negara yang sedang saja, Afrika misalnya, ya, cari produk yang sedang-sedang saja, yang marketable di sana. Tapi, kalau kita punya produk yang bagus, larikan ke negara yang sudah maju. Kenapa tidak? 

Menteri pariwisata juga harus orang marketing. Dia harus tahu bagaimana menjual produk pariwisata, tahu bagaimana mempromosikan destinasi wisata. Thailand yang saya lihat, promosinya dari kota ke kota, dari negara ke negara, ada yang muter terus berpromosi, dan kalau ada yang tertarik tinggal disodorkan orang-orang pelaku pariwisata yang ikut bersama mereka. Jadi, pekerjaan mereka itu tidak hanya gini… (sambil tangannya memperagakan seolah menggunting sesuatu- Red).

Ha…ha…ha…. 

Punya integritas yang baik dan punya kemampuan manajerial. Bisa dari kalangan parpol, bisa juga tidak. Saya tidak mempermasalahkan latar belakang, yang penting bisa kerja, mengerti masalah pekerjaannya, dan tahu lapangan. Kita ini butuh orang-orang lapangan, bukan konseptor. 

Sudah banyak rencana, tapi tidak ada yang dieksekusi dan diimplementasikan.

Kita ini mengalami double deficit, ya, defisit neraca perdagangan dan defisit anggaran. Kita harus memberikan penjelasan itu kepada masyarakat mengenai cash flow-nya.  APBN kita,  433 triliun rupiah untuk subsidi BBM, 400-an triliun rupiah untuk bayar utang. Kemudian alokasi lain yang mengikat misalnya pendidikan sekian persen, untuk desa sekian. Jadi berapa yang untuk pembangunan?  Kalau harga minyak dinaikkan, subsidi itu dialihkan untuk usaha-usaha produktif di masyarakat.  Misalnya, usaha mikro di kampung, UMKM ibu-ibu di desa-desa. Usaha petani yang berkaitan dengan benih, pupuk, irigasi. Usaha nelayan, untuk beli solar, untuk beli mesin-mesin kapal. Daripada subsidi ini diberikan untuk bensin yang dibakar dan dinikmati. Sebenarnya subsidi ini dialihkan saja dari subsidi untuk kenikmatan ke subsidi untuk produktivitas. Kita ingin memindahkan perilaku kita dari perilaku konsumsi ke perilaku produksi. Itu saja. 

Sistem kartu yang dihubungkan  dengan bank. Itu yang paling mudah. Misalnya, membuat kartu petani, kartu wirausaha. Artinya, jangan memberikan orang uang tunai, karena mereka tidak mengerti itu untuk apa. Kalau diberikan cash, dua hari bisa langsung habis.