Foto: 123RF
Generasi muda Indonesia di era teknologi digital bukan generasi egois yang hanya sibuk dengan gadget masing-masing dan apatis terhadap kenyataan yang sedang terjadi di negaranya. Sebaliknya, dengan pendekatan khasnya yang kreatif dan viral, gen millennial ikut andil dalam politik praktis. Mereka terjun sebagai relawan-relawan, aktif menyuarakan opininya, dan ikut mengawal proses demokrasi. Tanpa partai atau dana pribadi yang melimpah, mereka berhasil menggerakkan dan membuat perubahan! Berikut ini suara para relawan muda politik tentang gagasan ideal hidup dan bernegara di Indonesia.
GELIAT KEBANGKITAN
Tahun 2012 - 2014 memang merupakan masa penyegaran dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia. Berawal dari kejutan pencalonan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, masing-masing putra daerah dari Solo dan Bangka, untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Berlanjut diusungnya Jokowi sebagai Presiden RI dalam pemilihan presiden 2014.
Di era seperti inilah Fidella Anandhita Savitri (24), Amalia Ayuningtyas (26), Rea Handayani (28), dan Chaerany Putri (29) memutuskan terjun sebagai relawan bagi jagoan-jagoan politik mereka. Dengan caranya yang kreatif, mereka membangun sistem, jejaring, dan memikirkan strategi paling efektif untuk mengomunikasikan gagasan ideal kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang bersih dan kondusif bagi masa depan mereka di Indonesia.
“Jujur, sebelumnya saya tidak menaruh minat pada dunia politik. Buat saya, politik itu kotor, enggak asyik,” ungkap Fidella, yang aktif menjadi relawan untuk Anies Baswedan. Ia merasa bahwa wakil-wakil rakyat yang harusnya menyuarakan kepentingan bangsa justru lebih sibuk mengurusi kepentingan golongan dan mengukuhkan kekuasaannya sendiri.
Keprihatinan yang sama dirasakan juga oleh Amalia. “Berita politik saat itu didominasi oleh kasus ‘tangkap tangan’, korupsi di semua lini, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin,” ungkap relawan Ahok ini, mengenang saat ia pertama kali menyalurkan aspirasi politiknya lewat pemilu 2009.
Meski bendera reformasi telah dinaikkan, pokok-pokok penting di dunia pemerintahan Indonesia masih diduduki mereka yang terbiasa berjalan dalam semangat ‘business as usual’. Banyak orang muda kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, sistem politik, dan bernegara yang ternyata masih saja korup.
Dari 38 partai dan foto-foto calon pemimpin, tak ada satu pun yang ia kenal, baik wajah ataupun nama. Tak ada informasi memadai yang bisa dipakainya sebagai referensi untuk memilih wakil rakyat yang rekam jejak profesional dan kompetensinya punya bukti nyata. “Saya hanya datang dan mencoblos. Saat itu sempat terpikir bahwa politik tidak signifikan dalam membuat perubahan,” lanjut Amalia, kecewa.
Kondisi ini mendorong sejumlah besar orang muda mengambil sikap abstain dalam pemilu, dan memilih menjadi golput (golongan putih), alias tidak memilih apa pun dan siapa pun. Angka golput ini mencapai puncaknya di pemilu 2009, yaitu 39,22% untuk pemilu legislatif dan 27,40% untuk pemilihan presiden. “Ketidakpedulian ini akhirnya justru membuat orang-orang yang tidak tepat berada di pemerintahan atau menjadi pejabat publik,” ungkap Rea, prihatin.
Namun, apatisme mereka terhadap kondisi politik negara ini berubah saat lanskap politik di Indonesia menampilkan tokoh-tokoh muda baru yang membawa harapan. Di antaranya ada Joko Widodo dari Solo, Basuki Tjahaja Purnama dari Bangka Belitung, Ridwan Kamil dari Bandung, Tri Rismaharini dari Surabaya, Azwar Anaz dari Banyuwangi, Anies Baswedan dari Jakarta. Mereka sepakat bahwa eskalasi paling cepat dalam perubahan di sebuah negara adalah melalui jalur perubahan sosial politik.
“Jika kita ingin eskalasi perubahan yang cepat, maka pemimpinnya juga harus yang bisa bekerja dengan cepat,” ungkap Amalia. Apalagi saat mengingat bahwa segala sarana dan prasarana negara diatur oleh pemerintah. Gagal memilih pemimpin yang tepat, berarti membiarkan pengelolaan sumber daya negara ini jatuh di tangan yang salah juga.
Begitu juga jika kita salah memilih wakil rakyat yang bertanggung jawab membuat undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan negara. “Sebagai konstituen, harusnya kita memakai hak pilih kita untuk memenangkan orang-orang yang tidak hanya cerdas, tapi punya komitmen, kompetensi, dan rekam jejak yang bersih,” ungkap Rea, wanita asal Bandung yang aktif menjadi relawan Ridwan Kamil.
Masing-masing dari mereka merindukan tinggal di negara yang tidak hanya adil dan merata secara ekonomi, tapi juga mengayomi seluruh warganya yang majemuk. Negara yang melindungi baik mayoritas maupun minoritas. Negara yang berbicara atas nama rakyat, bukan etnis, ras, atau agama.
Chaerany, aktif sebagai relawan Gerak Cepat, yang mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, merasa bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika harus kembali dihidupkan di tengah orang-orang muda. “Saya kecewa belakangan kebinekaan kita dipertanyakan, dan sepertinya masyarakat gampang diprovokasi dengan isu-isu yang sensitif. Tetapi, saya optimistis masih banyak orang muda yang membangun semangat di atas dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata wanita yang sejak tahun 2008/2009 aktif menjadi relawan di divisi kreatif, komunikasi, dan strategi di kampanye pemilu ini.
KREATIF & VIRAL
Peneliti politik dari Universitas Gadjah Mada, Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, mengatakan bahwa pergerakan orang muda di dunia politik ditandai dengan gerakan turun ke jalan yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa pada tahun 1998/1999. Seiring peralihan bentuk perekonomian dari yang awalnya berbasis industri menjadi jasa yang didukung perkembangan teknologi informasi, bentuk ekspresi orang muda di dunia politik pun ikut berubah.
“Partisipasi politik mereka digerakkan melalui media jejaring online yang lebih cair dan mudah diakses di tengah kepadatan aktivitas mereka yang mobile,” ungkap pria yang akrab disapa Umar ini. Apalagi, mengingat di era digital ini, teknologi smartphone sudah menjadi mass luxury yang penetrasinya cukup tinggi di Indonesia.
Geliat ini nyata terasa di media sosial, terutama melalui hujan hashtag atau tagar. Beberapa di antaranya cukup fenomenal, seperti #KemenanganJokowiJK yang menduduki No. 1 di Indonesia pada masa pilpres 9 Juli 2014. Tagar ini bahkan masuk 10 besar trending topic dunia! Pada tahun 2012, bersamaan dengan pilkada Jakarta, jagat Twitter juga ramai dengan berbagai tagar, seperti #ReplaceTitleSongWithJOKOWI, atau #JOKOWINNERS.
Saking fenomenalnya, cuitan perpolitikan di era pilpres 2014 ini sampai membuat Twitter, setelah 10 tahun beroperasi, akhirnya memutuskan membuka kantor perwakilannya di Indonesia! Keputusan ini seolah sah mengangkat Indonesia tidak hanya sebagai ibu kota media sosial dunia, tapi juga sebagai #Republiktwitter.
Tidak bisa dipungkiri, di era teknologi digital, jejaring sosial menjadi media baru dengan cakupan siar tak berbatas dan gratis! Sementara, tagar menjadi ‘corong’ untuk menyuarakan aspirasi generasi millennial yang mobile. Mulai dari aksi penggalangan opini, kultwit tentang analisis politik, perang tagar antara pendukung tokoh politik, atau saling lempar meme yang membungkus pesan politik dengan kesegaran komedi satir.
“Dulu kami pernah memainkan hashtag #DearKangEmil yang lumayan ramai dan sempat jadi trending topic di wilayah Bandung,” ungkap Rea. Melalui tagar ini, timnya yang tergabung dalam Relawan Bandung memberi ruang bagi warga Bandung untuk men-tweet harapan mereka kepada Ridwan Kamil.
Jelang kampanye pilpres 2014, untuk tujuan yang sama, mereka juga pernah memainkan tagar #DearJokowi dan sempat menjadi trending topic di Indonesia. Melalui media komik online, mereka berhasil membangun kesadaran warga Bandung untuk memelihara kebersihan kota.
Amalia dan tim relawan Teman Ahok sejak awal telah mengoptimalkan media sosial. Saat itu mereka tidak punya kenalan di media mainstream, dan tidak punya cukup dana sebagai media buyer. Sementara itu, media sosial adalah media dengan jaringan ‘tanpa kapling’ yang tersedia secara gratis. “Dengan media ini, penyajian konten bisa dikutak-katik sekreatif mungkin, hingga menjadi viral,” ujar wanita yang menimba ilmu creative & social media strategist saat menjadi mahasiswa magang di biro konsultan politik Cyrus Network di tahun 2013.
Salah satu proyek sukses mereka adalah pembuatan video pengumpulan 1 juta KTP warga Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok sebagai calon perorangan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Sebelum video tayang, sulit bagi mereka mengumpulkan KTP. Dalam sehari bisa jadi hanya 100 KTP yang berhasil terkumpul. Padahal, untuk target 1 juta KTP dalam setahun, setidaknya mereka harus mengumpulkan 3.000 KTP sehari!
Video animasi kreatif itu berhasil menggambarkan betapa sulitnya mengumpulkan 1 juta KTP dalam satu tahun. Saking viralnya, sampai-sampai ada orang yang tergerak mendirikan posko pengumpulan KTP di mancanegara, seperti di Amerika Serikat, Jerman, Melbourne, dan Belanda! Alhasil, hanya dalam waktu kurang dari satu tahun, mereka berhasil mengumpulkan 1.024.632 KTP warga DKI!
Bentuk politik praktis pun bisa diekspresikan dalam banyak jalur, seperti yang dilakukan Chaerany dan rekan-rekannya di Gerak Cepat. Bersama mereka menciptakan platform kolaborasi orang muda untuk mengubah inisiasi mereka menjadi aksi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Salah satunya, lewat kompetisi online Ideas For Indonesia di ajang IdeaFest bagi para sociopreneur muda Indonesia, yang belum lama ini berlangsung. Bersama Berani, mereka juga menginisiasi #AksiBaca, dengan mengadakan gerakan membaca sebagai jendela ilmu dan wawasan generasi muda Indonesia. (f)
Baca juga:
Wujud Politik Identitas Kini: Atribut Mode untuk Pemimpin Modis
Seberapa Besar Antusiasme Anda Mengikuti Berita Politik?
Situs Berita Menjadi Referensi Millennial Dalam Memilih Calon di Pemilu
Topic
#millennialmanual
