Foto: 123RF
 

Kasus yang menimpa Archandra Tahar (46) dan Gloria Natapradja Hamel (16) seolah-olah saling mempertentangkan antara isu kewarganegaraan dan nasionalisme. Terutama di kalangan para pelaku kawin campur yang keturunannya selalu dihadapkan pada dilema pemilihan kewarganegaraan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dr. Freddy Harris, ACCS, menjelaskan bahwa nasionalisme dan dwikewarganegaraan merupakan dua hal yang berbeda. “Dual citizen itu adalah urusannya dengan negara, sedangkan nasionalisme itu dari hati. Kalau seseorang memiliki dua kewarganegaraan, tapi hatinya tetap di Indonesia, ya, memang nasionalismenya tinggi,” paparnya, dalam forum diskusi Satu Dasawarsa Dwikewarganegaraan, yang berlangsung belum lama ini di Jakarta.

Menurut Freddy, hal yang memotivasi WNI membuat paspor negara lain selama ini bukanlah karena nasionalisme, tetapi karena banyak pekerja WNI di luar negeri yang menduduki posisi penting, tapi selalu kesulitan dalam mengurus perjalanan bisnis ke negara lain. “Mereka mengurus visa dengan paspor Indonesia bisa lebih lama dan sampai satu bulan, padahal jika menggunakan paspor negara lain tidak selama itu. Jadi, bisa jadi permasalahannya ada pada regulasi di pengurusan visa tersebut,” tambah Freddy.

Dalam forum ini pula terungkap bahwa kasus yang menimpa Archandra dan Gloria hanyalah segelintir saja dari peliknya permasalahan di isu yang satu ini. Salah satunya, Yetty Agus, wanita berkewarganegaraan Indonesia yang telah menikah dengan pria berkewarganegaraan Spanyol selama lebih dari 30 tahun.

“Ketiga anak saya lahir, besar, dan sekolah dari TK sampai sarjana di Indonesia. Seluruh kehidupan dan cinta mereka ada di Indonesia. Tapi, hingga saat ini mereka tidak bisa menjadi warga negara Indonesia karena pada saat UU No.12/2006 disahkan, usia anak-anak saya sudah lebih dari 18 tahun,” ungkap Yetty, mencurahkan isi hatinya di tengah forum.

Kenyataan pahit ini membuat ketiga anak-anaknya yang masih memegang paspor Spanyol sulit berkontribusi dan memiliki kehidupan yang utuh di Indonesia. Ia mengaku kesulitan mendapatkan Surat Keterangan Imigrasi, salah satu syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan RI.

“Saat ingin mengurus, petugas malah menyuruh saya pulang. Kata mereka, ‘Ibu pulang saja, surat ini susah. Kalaupun sudah bayar, belum tentu bisa. Kalaupun bisa, belum tahu kapan,’” lanjutnya, terisak, putus asa.

The Jakarta Post melalui situs online-nya yang berjudul Issue of the day: Dual citizenship for Indonesians abroad (2 November 2015) pernah membahas tentang kesediaan Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan warga diaspora untuk bisa memiliki dual citizenship. Komitmen ini diucapkan Presiden Joko Widodo di depan lebih dari 1.000 warga Indonesia yang berkumpul di rumah Duta Besar Indonesia di AS, Budi Bowoleksono, pada 27 Oktober 2015. Pemikiran pemerintah ini dilatari oleh potensi besar diaspora dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia.

Oce Madril, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, beranggapan bahwa revisi Undang-Undang Kewarganegaraan belum diperlukan. “Kita harus memperhatikan soal keamanan nasional. Karena, ada isu terorisme juga selain isu-isu kebudayaan. Mengubah undang-undang tidak mudah, apalagi pandangan tentang status kewarganegaraan,” tegasnya.

Freddy  juga berpesan kepada pemerintah agar melakukan kajian mendalam dan lebih berhati-hati dalam menyikapi revisi UU yang diinisiatif oleh DPR. Kini pemerintahan Jokowi sedang mendata persoalan yang dihadapi para dual citizen untuk mempermudah mengurus kewarganegaraan Indonesia-nya.

Pada akhir forum diskusi, Yetty masih harus menelan pil pahit dan tanda tanya besar. Sebab, ia tetap belum mendapatkan jalan keluar, meski forum diskusi itu juga dihadiri oleh para pakar tata negara. Jika negara sudah angkat tangan, kepada siapa lagi rakyat bisa berharap? (f)