Foto: Dok. SETAPAK

Hutan dan lahan merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia terutama dalam sektor pertanian. Sebagai negara agraris, pertanian menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia. Faktanya hampir 60% yang mengelola pertanian tersebut adalah wanita. Meskipun wanita mempunyai peran dan pengetahuan yang sangat baik dalam setiap tahapan pengelolaan lahan, seringkali pengetahuan dan pengalamannya tidak dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan dalam berbagai proses tata kelola dan pengambilan keputusan terkait soal tanah lahan termasuk soal hak wanita atas tanah.

“Hak atas kepemilikan lahan atau hutan itu menjadi beralih ke pria sebagai kepala keluarga, ketika lahan tersebut akan dijual. Tentunya ini ketidakadilan bagi wanita,” ungkap Margaretha Tri Wahyuningsih, Project Officer LSM Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK).
Bersama 68 mitra SETAPAK, di bawah payung The Asia Foundation (TAF), diharapkan akan semakin mengokohkan peranannya dalam memperjuangkan keadilan gender dan kesetaraan khususnya bagi kaum wanita.

“Diantaranya dengan melakukan Temu Nasional Pejuang Keadilan dan Kesetaraan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pertemuan ini diharapkan akan menjadi ruang bagi wanita calon pemimpin dengan dukungan kelompok laki-laki untuk meningkatkan kapasitas dan berbagi strategi terkait advokasi dalam mendorong tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan gender,” papar Lili Hasanuddin, Direktur Program LSM SETAPAK.

Sebanyak 80 orang perwakilan masyarakat, yang merupakan mitra dari LSM SETAPAK ini, menyampaikan langsung berbagai inisiatif dalam mencari, menemukan dan memfasilitasi pejuang-pejuang keadilan gender dalam pengelolaan SDA. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, pun menyempatkan waktu untuk bertemu dengan perwakilan masyarakat dari 10 provinsi di seluruh Indonesia itu, untuk membahas pemantapan program keadilan dan kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan pada 28 Maret lalu di Jakarta.

“Kementerian LHK menyadari dan mengakui sepenuhnya bahwa bagi perempuan, hutan dan lahan tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Hutan dan lahan memiliki nilai sosial, budaya dan merupakan bagian dari eksistensi kehidupan perempuan. Nilai-nilai tersebut patut dijaga dan dipertahankan,” kata Siti Nurbaya dalam forum dialog tersebut.  

Melalui forum dialog KLHK dan para mitra SETAPAK ini, diharapkan akan tercipta ruang konsultasi oleh KLHK dan dari kelompok aktivis perempuan. Selain itu, juga terbina wadah komunikasi untuk saling memperkuat kerja para pejuang keadilan gender dalam pengelolaan SDA di tingkat komunitas yang berasal dari 10 provinsi di Indonesia untuk perluasan kesejahteraan dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan setara di Indonesia.

Program-program SETAPAK yang telah dimulai sejak tahun 2012, berupaya membantu pemerintah dalam mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan. Sebagai upaya untuk mencegah dan menurunkan deforestasi dan degradasi lahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor hutan dan lahan. Termasuk untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman organisasi masyarakat sipil di daerah mengenai isu-isu di sektor kehutanan dan penggunaan lahan untuk memantau proses penerbitan izin dan perbaikan kebijakan pemerintah. (f)

Baca Juga:

Film The Post, Tangguhnya Meryl Streep Sebagai Pemimpin Media Massa 
Gambaran Feminisme Dalam Sastra dan Media 
Pesan dari HeForShe Run 2018: Bukan Hanya Pria, Perusahaan Juga Harus Pro Kesetaraan Gender