UNAIDS (The Joint United Nation Program on HIV/AIDS), sebuah badan PBB yang bertanggung jawab mengurusi program penanggulangan AIDS, kemarin meluncurkan laporan yang diberi nama “GAP Report” yang berisi laporan kemajuan program penanggulangan AIDS secara global. Laporan ini juga mengetengahkan laporan kemajuan program di level regional dan juga level Negara.
Secara khusus dalam lembar faktanya, laporan ini menyoroti keprihatinan terhadap Indonesia dimana angka infeksi baru telah meningkat sebesar 47% sejak tahun 2005. Dilihat dari proporsi angka infeksi baru, Indonesia masuk peringkat 8 besar dunia dengan angka infeksi baru HIV terbesar dengan menyumbang 4% dari total angka infeksi baru HIV di dunia. Ini berlawanan dengan data dimana negara-negara seperti India, Cambodia, Thailand dan Myanmar telah berhasil menurunkan angka infeksi baru.
Indonesia juga disoroti terkait dengan masih meningkatnya tren angka kematian akibat AIDS yang meningkat sejak tahun 2005 sampai dengan 2013 sebesar 427% sementara beberapa negara lain di Asia dan Pacific telah menunjukan tren penurunan.
Salah satu penyebab dari masih tingginya angka kematian terkait AIDS di Indonesia ini adalah karena masih rendahnya cakupan terapi obat ARV bagi ODHA (Orang dengan HIV). Laporan ini mencatat bahwa cakupan pengobatan ARV pada ODHA baru sebesar 8% dari total orang yang terinfeksi HIV.
Di aspek HAM, Indonesia bersama beberapa negara masih disoroti karena mencatat bahwa praktek sterilisasi paksa pada perempuan dengan HIV masih terjadi.
Aditya Wardhana, Direktur Eksekutif dari Indonesia AIDS Coalition (IAC) mengatakan bahwa PR kita belum selesai. Meski beberapa data laporan UNAIDS itu masih perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia, misalnya apakah angka infeksi baru yang meningkat disebabkan oleh epidemim yang memang meluas atau keberhasilan dari program case finding, namun ini adalah peringatan keras agar kita semua meningkatkan upaya kita dalam program penanggulangan AIDS.
Persoalan ini hanya bisa diselesaikan jika komitment politik ditingkatkan, alokasi pendanaan yang dibutuhkan dipenuhi, kepemimpinan diperkuat serta upaya dari masing-masing propinsi dan kabupaten kota perlu di lipat duakan. Serta yang tidak kalah penting adalah pemerintah harus menggandeng komunitas terdampak AIDS sebagai inti dari program. Bekerja bersama ODHA dan bukan sekedar bekerja untuk ODHA.
Untuk Indonesia sendiri, tahun-tahun mendatang menjadi sebuah tantangan besar. Di saat laporan GAP ini menunjukan bahwa Indonesia perlu perhatian serius namun tampaknya pemerintah kita masih berjalan dengan santai. Salah satu bukti dari santainya pemerintah kita adalah masih tingginya tingkat ketergantungan kita pada bantuan luar negeri bagi program AIDS serta masih tingginya kebergantungan kita pada obat Import dan bahkan beberapa adalah obat-obatan patent.
“Satu peluang emas bagi kita dalam memutus tingginya kebergantungan pada dana bantuan luar negeri adalah dengan mengakomodir pengobatan ODHA yang mencakup ARV serta tes-tes laboratorium penunjang dalam JKN. Dengan semua digratiskan, besar harapan angka cakupan pengobatan bisa diperluas” tutup Aditya.(Woro Hartari Trianti)
