Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dibentuk sebagai lembaga penyelenggara utama Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Secara struktural, keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, tokoh dan/ ahli, pemberi kerja dan pekerja/buruh. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ini termasuk salah satu pendiri lembaga tersebut.

Asih merupakan salah satu perempuan di dalam DJSN, lembaga yang bertugas menyiapkan rancangan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan perumusan DJSN.
 
Tenaga ahli dibutuhkan terutama karena Indonesia baru mulai reformasi jaminan sosial, sehingga perlu berbagai peraturan pelaksanaan UU SJSN dan pengoperasian BPJS.

“Tugas kami selaku anggota DJSN adalah memastikan program-program jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU SJSN dan UU BPJS,” jelasnya.
 
Kini, setelah DJSN terbentuk dan berjalan, perjuangannya belum berakhir. Ia bersama 14 anggota DJSN lainnya terus berupaya agar DJSN dapat menjadi lembaga pemerintah non struktural yang independen, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Menurut Asih, DJSN yang independen, kuat dan profesional akan berefek positif. “Penyelenggaraan SJSN pasti dapat lebih efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
 
Perjuangannya di ranah jaminan sosial adalah perjuangan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dan komitmen yang tinggi. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya karena ia merasa bahwa, ini adalah panggilan hidupnya.

Itulah sebabnya setelah menyelesaikan pendidikan dokter, Asih melanjutkan pendidikan S2 di Public Policy and Management University of Southern California di Amerika Serikat, untuk memperdalam pengetahuannya seputar asuransi kesehatan di sektor publik. Di sana dia meraih gelar Master di bidang Public Policy and Management dan menyadari bahwa ada yang salah dengan sistem jaminan sosial di Indonesia.

“Tidak akan pernah benar kalau diselenggarakan oleh Perusahaan Persero,” jelasnya yang lalu memutuskan untuk mengabdi pada negara di ranah ini.
 
Berkat perjuangan DJSN, BPJS, bersama Pemerintah dan berbagai pihak, program jaminan sosial nasional berhasil dilaksanakan mulai tahun 2014. Dan dengan segala kekurangan dan kelebihannya, program ini mulai dinikmati manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Namun bagi Asih itu belum maksimal. Pemanfaatannya secara maksimal dan merata harus segera diterapkan. Apalagi, menurut World Health Organization, Indonesia termasuk lima negara tertinggi yang penduduknya menua.
 
Statistik mengungkapkan bahwa pada tahun 2030 lebih dari 15% penduduk Indonesia akan berusia di atas 60 tahun. “Itu sebabnya, Jaminan Pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk dibangun saat ini juga,” pungkasnya. (f)

Baca juga:
Evi Afiatin, Direktur BPJS Ketenagakerjaan dan Tanggung Jawab Besar Mengelola Dana Jaminan Sosial
Upaya Inda D. Hasman, Membenahi BPJS Ketenagakerjaan dari Dalam
Komitmen Asih Eka Putri Memperbaiki Sistem Jaminan Sosial di Indonesia
Sri Hartati, Tak Pernah Berhenti Belajar Demi Reformasi Birokrasi

---

Topic

#profil, #BPJSTK

---