Penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ternyata masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Keluhan demi keluhan masih dirasakan pengguna (peserta JKN) maupun penyedia layanan kesehatan (dokter dan rumah sakit).
“Peserta JKN terus bertambah, namun tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas dan jumlah tenaga kesehatan yang memadai. Antrean pasien terutama di rumah sakit pemerintah menjadi panjang dan layanan kesehatan pun berada di bawah standar,” kata dr. Tedy Hartono, Kepala Humas Dokter Indonesia Bersatu (DIB) di sela Aksi Damai Reformasi JKN Berkeadilan, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Advertisement
Tugas dan tanggung jawab pun sulit dijalankan sebaik-baiknya. Ini karena minimnya anggaran kapitasi (bayaran per pasien) serta tarif Indonesia Case Base Groups (Ina CBGs) dari pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jauh lebih kecil dari biaya operasional rumah sakit yang seharusnya.
“Ruang gerak para dokter untuk menegakkan diagnosis penyakit pasien sangat terbatas. Obat-obatan yang diberikan pun kerap disamakan antara pasien satu dengan pasien lainnya hanya karena gejala penyakitnya hampir sama,” tuturnya.
Tedy berkata, anggaran kesehatan yang selama ini hanya 5 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sebaiknya ditambah. “Rumah sakit swasta banyak dilibatkan. Sebab, selama ini mereka enggan berpartisipasi menerima pasien JKN karena anggaran yang disediakan pemerintah sangat rendah,” katanya, berharap. (f)