Setelah 5 tahun, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Dengan UU ini, penyandang disabilitas secara tegas mendapatkan jaminan dari pemerintah atas hak-haknya. Ada dua poin penting dari UU tersebut. Pertama, kewajiban pemberian insentif kepada penyandang disabilitas dari perusahaan atau badan usaha yang mempekerjakannya. Kedua, penyusunan aturan tentang pembentukan KND (Komite Nasional Disabilitas).
           
Desakan agar pemerintah mengesahkan UU Penyandang Disabilitas ini datang setelah peneliti di bidang hukum, Fajri Nursyamsi, menggulirkan petisi melalui Change.org pada tahun lalu. Petisi yang ditujukan kepada Ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa, dan Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Daulay, ini mampu meraih 10.955 dukungan.

“Meski UU telah disahkan, perjuangan ini belum usai,” tulisnya dalam Change.org.  “Mari bersama-sama kita kawal penerapan UU Penyandang Disabilitas ini. Jangan biarkan kerabat, saudara, orang tua kita yang disabilitas, diabaikan atau terlanggar hak-haknya.” (f)

---