Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia telah mencapai pertumbuhan dan pengurangan angka kemiskinan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, sebuah angin segar bagi perekonomian Indonesia. Sayangnya, di balik semua itu angka partisipasi kerja perempuan Indonesia belum berubah. Hanya 53%, jika dibandingkan dengan pria sekitar 81%. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri.
Peningkatan pencapaian pendidikan dan tingkat kesuburan perempuan serta peluang ekonomi belum mampu meningkatkan angka pertisipasi perempuan Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara, berdasarkan laporan Bank Dunia, angka partisipasi kerja peremuan Indonesia hanya sedikit lebih tinggi dari Filipina (46%) dan Myanmar (43%). Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan Timor Leste (61%), Singapura (63%), Vietnam (69%) dan Kamboja (70%).
Tanggung jawab perawatan dan keluarga merupakan salah satu hambatan paling signifikan terhadap partisipasi ekonomi perempuan di Indonesia. Norma sosial kita telah menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama, dan laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga. Beban kerja perawatan yang tidak berbayar ini telah membatasi perempuan untuk berpartisipasi di lingkungan kerja.
Di sisi lain, kebijakan di tempat kerja yang tidak peka terhadap peran perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi juga membuat perempuan sulit untuk bertahan dalam kariernya. Misalnya saja, terbatasnya cuti hamil dan melahirkan membuat tak sedkit perempuan yang berhenti dari dunia kerja untuk mengurus anak.
Populasi Indonesia yang relatif muda menyebabkan kebutuhan perawatan saat ini berpusat pada pengasuhan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, ibu adalah pengasuh utama anak-anak di Indonesia. Ibu menghabiskan waktu rata-rata 13,7 jam perhari untuk mengasuh anak, dibandingkan dengan ayah yang hanya menghabiskan 3,8 jam. Maka tidak heran jika tidak sedikit perempuan yang karena alasan pengasuhan anak dan kurangnya support system memutuskan untuk berhenti bekerja.
Karena itu, peningkatan akses terhadap perawatan anak akan mengurangi kendala waktu dari tanggung jawab perawatan yang tidak berbayar, meningkatkan lapangan kerja dan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah perlu berinvestasi lebih besar pada ekonomi perawatan. Apalagi, pemerintah mengakui pentingnya menguatkan ekonomi perawatan sebagai jalan menuju peningkatan angka partisipasi perempuan dalam perekonomian.
Hal tersebut terungkap dalam acara Ekonomi Perawatan di Indonesia Jalan Menuju Partisipasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Perempuan yang diselenggarakan oleh World Bank di Jakarta awal September lalu. Dalam sambutan pembuka, Bolormaa Amgaabazar, Operations Manager for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, menyatakan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di pasar tenaga kerja global. Sehingga untuk memastikan lebih banyak perempuan yang berpartisipasi dalam dunia kerja, diperlukan ekosistem ekonomi perawatan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan.
Sejalan dengan Bolormaa, Madeleine Scott, Acting Minister Counsellor, Governance and Human Development, Australian Embassy Indonesia, mengatakan, "Ekonomi perawatan adalah kunci untuk menciptakan kesetaraan gender dan ekonomi yang stabil dan makmur."
I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dalam sambutan kunci yang disampaikan melalui video, juga menyoroti pentingnya sektor ekonomi perawatan sebagai jalur meningkatkan partisipasi perempuan dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Senior Social Development Specialist World Bank, Emcet Oktay Tas, World Bank mendukung pemerintah Indonesia dan sektor swasta untuk lebih berinvestasi pada kerja perawatan. Karena berinvestasi oada kerja perawatan artinya berinvestasi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Emcet juga menjelaskan lima temuan kunci pada riset yang dilakukan oleh World Bank ini. Pertama, kebanyakan pengasukan anak bersifat informal dan dikerjakan oleh perempuan. Kedua, fasilitas pendidikan anak usia dini masih terbatas. Ketiga, lembaga pengasuhan anak dapat memajukan pemberdayaan perempuan. Keempat, akses ke lembaga pengasuhan anak dapat meningkatkan kemapanan anak. Kelima, peran dan normal sosial tidak bisa diabaikan, tetapi bisa dikoreksi.
Tantangan peningkatan kualitas sektor perawatan dan pengasuhan anak
Panel diskusi lanjutan yang membahas tentang potensi sektor perawatan dan pengasuhan anak di Indoensia menghadirkan enam narasumber.
Mereka adalah Tirta Sutedjo, Director of Poverty Alleviation and Community Empowerment, Bappenas; Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputy for Coordination of Quality Improvement for Children, Women and Youth, Kemenko PMK; Elan Satriawan, Head of Policy Working Group National Team for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K); Vina Adriany, Department of Early Childhood Education, Universitas Pendidikan Indonesia/Director SEAMEO CECCEP, Indonesia; Nani Zulminarni, Founder and Chair PEKKA Foundation Board of Directors, Women Headed Households (PEKKA Foundation); dan Wita Krisanti, Executive Director, Indonesia Business Coalition for Women’s Empowerment (IBCWE).
Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyoroti pentingnya sektor perawatan dan pengasuhan bagi anak-anak. "Kebutuhan pengasuhan anak adalah potensi yang harus kita garap karena mereka membutuhkan perawatan dan pengasuhan. Saat kita mendorong perempuan untuk bekerja, tentu ini menjadi peluang kerja yang luar biasa di sektor perawatan," ujar Deputi yang akrab disapa Lisa itu.
Di Indonesia, jumlah anak mencapai 30 juta dari total penduduk Indonesia. Menurut Lisa, perlu diperhatikan standar layanan perawatan yang terstruktur serta sertifikasi tenaga kerja di sektor ini, dengan mempertimbangkan keragaman karakteristik demografi dan keluarga di Indonesia.
Lebih lanjut, Lisa mengungkapkan bahwa sektor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) didominasi oleh tenaga pendidik perempuan, yang mencapai 95%, namun sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang pendidikan SMA ke bawah. "Ini menunjukkan adanya peluang besar bagi perempuan di sektor perawatan, tetapi juga menuntut peningkatan kualitas tenaga pendidik," ungkapnya.
Tirta Sutejo menambahkan bahwa Pemerintah telah menetapkan pembangunan ekonomi perawatan sebagai salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala pekerjaan yang masih dihadapi perempuan.
Elan Satriawan turut menekankan bahwa tantangan kesejahteraan di Indonesia bukan hanya masalah kemiskinan, tetapi juga kerentanan, khususnya bagi mereka yang berada di dekat garis kemiskinan. "Sekitar 55-60 persen angkatan kerja terlibat di sektor informal, dengan mayoritas adalah perempuan," jelas Elan.
Perlu komitmen pemerintah
Agar target 70% angka partisipasi kerja perempuan dalam RPJMN 2025-2029 tercapai, Pemerintah perlu berinvestasi lebih besar pada ekonomi perawatan. Perlu juga didukung oleh perubahan regulasi, kebijakan dan undang-undang yang mendukung langkah tersebut. Peningkatan kualitas pekerjaan formal dalam ekonomi perawatan juga menjadi solusi yang diperlukan.
Saat ini kita memiliki Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, sebagai salah satu upaya pemerintah mengintegrasikan kebijakan untuk memperkuat ekonomi perawatan; walau pada pelaksanaannya masih belum maksimal. Misalnya saja, cuti untuk Ibu melahirkan masih tiga bulan. Cuti enam bulan masih dibebani syarat surat keterangan dokter. Cuti untuk ayah juga belum berubah. Hal tersebut masih menempatkan ibu sebagai pengasuh utama.
Coba bandingkan dengan Swedia, yang menerapkan cuti berbayar bagi orang tua (ayah dan ibu) hingga 16 bulan, serta memberikan hak cuti berbayar khusus untuk ayah. Atau negara tetangga, Vietnam, yang jauh lebih maju dalam hal kebijakan menyediakan layanan kesehatan hingga pelosok. Kebijakan ini dapat mengurangi beban perawatan orangtua oleh anggota keluarga, terutama perempuan.
Mengutip kajian McKinsey Global Institute, kenaikan angka partisipasi kerja perempuan sebesar 3% dapat menambah 135 miliar dolar AS pada perekonomian Indonesia pada 2025. (f)
Faunda Liswijayanti
Topic
#ekonomiperawatan, #careeconomy, #worldbank