Awal Maret lalu, ia baru saja menerima penghargaan sebagai salah satu Indonesian Women of Change dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Ini menambah deretan penghargaan yang diterimanya atas sepak terjangnya bersama Institut Mosintuwu dan Sekolah Perempuan, sebuah pusat belajar warga yang ia dirikan pada tahun 2010 di Poso, Sulawesi Tengah.
Layar televisi di ruang tunggu menayangkan berita tentang Poso yang disinyalir menjadi target sarang baru dari kelompok-kelompok militan. Wajah Lian sontak berubah serius saat menanggapi pertanyaan seputar hal tersebut. Menurut Lian, isu keamanan di Poso menjadi salah satu fokus kritik Sekolah Perempuan kepada aparat keamanan. Ia melihat, justru ada dua lembaga aparat yang sedang berkompetisi untuk mendapatkan hak untuk memberi jaminan keamanan kepada masyarakat Poso. “Konflik komunitas Poso yang sebenarnya sudah berakhir pada tahun 2005. Setelah itu, bisa dibilang konflik berlanjut karena ada kepentingan lain di dalamnya,” tegas Lian.
Advertisement
Tidak heran jika kaum muda menjadi target perekrutan kelompok militan. Jika ditelusuri, dendam berlapis dalam diri warga yang muncul pascakonflik Poso bukan hanya hanya berasal konflik agama, tapi juga terhadap aparat keamanan karena operasi-operasi militeristik dilakukan di depan anak-anak. “Orang tua mereka diseret, dipukul, lalu belakangan baru tahu kalau itu salah tangkap. Bagaimana mereka tidak trauma dan marah?” papar Lian.
Di sisi lain, operasi militer semacam ini tidak memberikan rasa aman, justru masyarakat merasa lebih diteror. Konflik juga menyulitkan situasi perekonomian.“Dalam situasi konflik, semua pihak bermain karena punya kepentingan. Film dokumenter karya sahabat saya, Sue Useem, Which Way to The War? tentang konflik Poso cukup gamblang menampilkan hal tersebut.”
Rahma Wulandari