Kegalauan tidak mendapatkan pekerjaan dirasakan oleh 785 juta wanita dan pria dengan disabilitas usia produktif (data WHO dan World Bank) di seluruh dunia yang mayoritas tidak bekerja. Andaipun bekerja, umumnya penghasilan mereka jauh lebih kecil dibanding pekerja non-disabilitas. Itu pun kebanyakan bergerak di sektor informal, atau membuka usaha sendiri, dengan perlindungan sosial yang minim atau tidak sama sekali.
“Akses informasi pelatihan dan keterampilan masih sangat terbatas untuk penyandang disabilitas, belum lagi dengan perihal aksesibilitas bangunan dan sarana publik,” ungkap Yohanis Pakereng, Disability Project Coordinator dari ILO, menyesalkan. Di Indonesia memang masih sedikit lembaga atau organisasi, seperti BBRVBD, yang memberikan edukasi, pelatihan, agar para penyandang disabilitas dapat hidup mandiri secara ekonomi (baca boks 2: Referensi Daftar Kontak Organisasi Penyandang Disabilitas).
Sistem pendidikan kita juga belum inklusif. Kesempatan lulusan dari SLB tidak bisa punya daya saing yang setara dengan lulusan dari sekolah umum. “Mereka tidak diterima karena kemampuannya memang tidak sebanding. Kecuali, penyandang disabilitas dari ekonomi mampu yang mendapat dukungan positif dari lingkungan keluarganya, sehingga bisa mengenyam kualitas pendidikan yang lebih bagus,” ungkap Angela Friska, Disability Programme Consultant Better Work Indonesia.
Dengan pendidikan inklusif, hal-hal seperti ini bisa dijembatani. Sistem ini memungkinkan anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Lingkungan belajar ini mendorong anak-anak berkebutuhan khusus untuk tidak merasa dibedakan, atau minder dari anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus.
Sebagai penyandang disabilitas, mereka memang dituntut untuk memiliki ‘kulit dan telinga yang tebal’. Sebab, tidak semua lingkungan kerja memiliki akses informasi yang memadai tentang isu disabilitas.
Advertisement
Aksesibilitas bangunan di tempat kerja juga masih menjadi masalah. BWI mengamati bahwa dari 80 perusahaan garmen yang tergabung di organisasi ini, nyaris belum ada akses. “Jarang yang memiliki lift, kebanyakan masih tangga. Jarak antara koridornya hanya satu meter. Ketika terjadi evakuasi kurang memadai untuk pengguna kursi roda dan tongkat,” ujar Friska, mengungkap temuannya.
Beberapa perusahaan, seperti PT OMI, berusaha memecahkan masalah akses ini dengan berkonsultasi pada BBRVBD Cibinong. Caranya dengan mengadopsi aksesibilitas bangunan di balai pelatihan tersebut di lingkungan pabrik mereka. Di antaranya dengan membangun ram sebagai ganti tangga/undakan, dan memperbesar ruang toilet. Sebab, tahun 2014 ini mereka punya target untuk mulai menerima penyandang disabilitas dengan kursi roda.
Penyandang disabilitas masih sulit mencari pekerjaan >>>
Bentukan budaya membuat disbilitas salah diartikan >>>