Sebenarnya, kalau saja Alfini melakukan aksinya pada saat masyarakat belum tersentuh internet dan teknologi digital, yang memungkinkan berita tersebar dengan cepat, belum tentu efeknya akan sebesar ini. Tidak bisa disangkal bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi telah meruntuhkan sekat-sekat waktu dan geografis. Peristiwa sekecil apa pun kini bisa segera terdeteksi.
Berita mengenai situasi dan kondisi tertib aturan di wilayah atau negara lain, termasuk cara peraturan itu dijalankan, juga bisa didapat dengan mudah. Hanya dengan satu klik misalnya, Anda bisa mengetahui sistem tilang di Belanda. Di negeri Kincir Angin itu, polisi tidak perlu repot memantau tiap pengendara karena ada kamera pengintai di beberapa titik jalan. Surat tilang akan langsung dikirim ke rumah si pelanggar.
Arus informasi juga membuat masyarakat jadi lebih leluasa membandingkan kondisi kehidupannya dengan orang lain. Seiring waktu, individu atau masyarakat jadi memiliki komponen untuk mengevaluasi nilai dan perilaku yang ada dalam kelompok mereka secara kritis.
Jika dimanfaatkan dengan baik, hal ini berpotensi menjadi role model bagi individu atau kelompok. “Informasi tersebut menjadi panduan untuk mengubah kondisi tidak tertib aturan menjadi tertib aturan. Tiap orang atau kelompok bisa menjadi agen perubahan dalam masyarakat,” ujar Putu Chandra Dewi Kardha, S.Sos., M.Si., Sosiolog, Universitas Indonesia.
Role model berperan penting dalam pembentukan perilaku, kebiasaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Terutama pada masyarakat Indonesia yang lekat dengan budaya komunal, yang keterikatan individu terhadap kelompoknya cenderung erat. Pada umumnya, kondisi tersebut membuat nilai yang diyakini kelompoknya memiliki potensi lebih besar untuk menjadi nilai yang juga diyakini dan diterapkan individu tersebut.
Keberadaan role model bisa menjadi pemantik kesadaran individu atau kelompok dalam menyuarakan pendapat. “Ketika terjadi pelanggaran, terkadang individu tersebut tahu bahwa itu salah. Tapi, dia diam untuk mengamati dan saling menunggu siapa yang akan menegur lebih dulu,” ujar Margaretha.
Hal inilah yang sering terjadi di dalam kelompok masyarakat. Ketiadaan sosok pemimpin dalam struktur sosial membuat kelompoknya seperti kehilangan arah. Figur pihak berwajib yang seharusnya bisa menjadi suri teladan untuk kelompoknya justru sering kali menjadi pihak yang melanggar. Karena itu, sosok ‘orang biasa’ seperti Alfini kini menjadi role model untuk penegakan aturan. Aksi mereka menyentil kesadaran dan nurani masyarakat untuk lebih peduli pada hak dan kewajiban pengguna lalu lintas (Baca: Membuat Perubahan Dimulai Dengan Menegur).
Akan tetapi, menurut Margaretha, S.Psi., P.G.Dip.Psych, M.Sc., Dosen Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Universitas Airlangga, tidak tiap individu bisa serta-merta menjadi panutan. Ada satu faktor yang memengaruhi keputusan individu untuk bersuara. Apakah pelanggaran tersebut memengaruhi individu tersebut secara langsung? Jika ya, maka dorongan individu untuk menegakkan aturan menjadi lebih kuat.
Seperti yang dialami Daffa, bocah pemberani itu pernah diserempet motor di trotoar. Begitu juga dengan Alfini, kenyamanan dan keamanannya kerap diganggu oleh motor yang lalu-lalang di trotoar. Perlawanannya terhadap pelanggar aturan adalah puncak gunung es dari pengalaman pahit tersebut.
Advertisement
Sementara itu, pelanggaran yang dampaknya tidak dirasakan secara langsung oleh individu biasanya hanya mampu membuat individu tersebut membicarakannya di lingkup pribadi. Misalnya, melihat orang lain buang sampah sembarangan, tapi tidak menyebabkan banjir di tempat tinggalnya, ia tidak akan mengungkapkannya kepada pelaku.
“Itu semacam membangun hierarki, mana yang perlu ditegur dan mana yang boleh dibiarkan. Dia paham bahwa itu adalah pelanggaran, tapi dampak dan maknanya berbeda,” jelas Margaretha.
Kabar baiknya, nilai ‘peraturan dibuat untuk dilanggar’ bisa jadi mulai goyah di masyarakat Indonesia. Karena, individu dan kelompok selalu bisa membangun nilai-nilai baru dalam masyarakat. Terlebih lagi, dengan adanya campur tangan teknologi dan globalisasi.
Margaretha meyakini, dibutuhkan pendekatan internal dan eksternal untuk mengubah perilaku individu. Pendekatan internal dimulai dengan mengajak individu itu untuk berpikir mengenai konsep kejujuran, mematuhi aturan benar dan salah, atau hak dan kewajiban sehingga ia bisa memahami situasi di masyarakat. Pada saat bersamaan, berikan ia pengalaman tentang konsekuensi dari melanggar aturan. Contoh, adanya teguran atau denda saat ia menerobos lampu merah.
Budaya Timur yang komunal turut menguntungkan. Masyarakat Indonesia cenderung peduli terhadap cara pandang dan pemikiran orang-orang di sekitarnya. Hal ini membuat sanksi sosial menjadi salah satu faktor eksternal yang lebih ampuh, jika dibandingkan dengan pemberian denda semata.
Kombinasi kedua pendekatan itu diharapkan dapat menanamkan cara pandang baru pada individu yang mengalaminya. Namun, cara pandang itu harus secara sadar berasal dari diri sendiri, tidak bisa dipaksakan. “Sejatinya, peraturan ada hanya untuk diingat-ingat, mudah dilupakan. Individu perlu mengalami dan merasakan konsekuensi dari aturan tersebut untuk bisa membangun pemahaman dalam jangka panjang,” ujar Margaretha.
Putu Chandra menambahkan, perubahan perilaku sebaiknya dilakukan bertahap. Mulai dari lingkar terkecil, seperti individu dan keluarga, hingga ke lingkungan sosial. Keluarga, sebagai institusi pertama yang memberikan penanaman nilai pada individu, memiliki peran strategis untuk menjadi role model. Jika orang tua bisa memberikan contoh taat aturan melalui perilaku, maka kemungkinan besar anak akan menjadi individu yang taat aturan saat terjun ke masyarakat.
Penanaman nilai taat aturan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang umum terjadi di dalam keluarga. Misalnya, orang tua mengajarkan anak untuk meminta izin kepada pemilik barang, jika ia akan meminjam barang tersebut. Pada lingkup lebih luas, orang tua bisa mencontohkan kepada anak untuk mengikuti prosedur yang berlaku dalam mengurus sesuatu. “Ajak anak untuk mendaftar sekolah sesuai prosedur dan kemampuannya, jangan lewat ‘jalan belakang’,” saran Putu Chandra.
Secara berkesinambungan, pemerintah juga perlu berbenah diri dengan bercermin dari aksi ‘orang biasa’ seperti Daffa dan Alfini. Mengapa mereka sampai perlu membela diri sendiri dari para pelanggar aturan? Di mana peran pemerintah dan pihak berwajib untuk memberikan rasa aman pada masyarakat?
Media, sebagai pengawas, bisa turut berperan aktif menjadi role model. Pemberitaan yang informatif dan edukatif sebaiknya mendapat porsi yang imbang dengan berita-berita kriminalitas atau program debat kusir yang tidak menghadirkan solusi. Bagaimanapun juga, masyarakat Indonesia harus bisa mendorong dirinya sendiri menjadi lebih baik. Peraturan dibuat untuk membangun peradaban. Jika tidak, apa yang membedakan kita dari anak-anak bebek yang terus mengekor induknya? (f)