Industri kini tengah memasuki revolusi industri keempat—revolusi digital. Menurut Klaus Schwab, pendiri dan Excutive Chairman World Economic Forum, era ini ditandai dengan kehadiran teknologi cloud computing atau komputasi awan yang telah mengubah cara seseorang bekerja. Apa pun produk dan jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan, pemanfaatan teknologi sudah tak terhindarkan.
 
Studi The Microsoft Asia Digital Transformation 2017: Enabling The Intelligent Enterprise yang dilakukan oleh Microsoft bersama Asia Insight mendapati bahwa 60 persen perusahaan di Asia sedang menuju transformasi digital. Di Indonesia, sekitar 27 persen perusahaan mengakui sudah memiliki strategi dan siap mengeksekusi. Sedangkan separuhnya (51 persen) sudah baru bersiap untuk transformasi digital.
 
Transformasi digital ditentukan oleh dua hal utama, kesiapan manusia, yaitu SDM di perusahaan dan konsumen. “Pemimpin, dimulai dari CEO, harus menjadi penggerak transformasi digital. Jika cara pandang pemimpin tidak berubah, sendi-sendi yang lain sulit mengikuti,” ujar Andreas Diantoro, President Director Microsoft Indonesia di Jakarta, Selasa (28/2).
 
Walaupun perusahaan sudah memiliki strategi transformasi digital, namun jika sistem dan prosedurnya tidak disesuaikan, akan sulit bagi SDM perusahaan untuk leluasa bergerak. Hal itu ditegaskan oleh Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Butuh perubahan cara berpikir, perilaku dan nilai tambah dari seluruh stakeholder terkait.
 
Saat ini, DJP memiliki lebih dari 500 unit kantor operasional dan 32ribu staf yang tersebar di seluruh Nusantara. Lewat portal DJP Online dengan fitur real-time, Wajib Pajak dapat mengakses layanan aplikasi perpajakan, seperti e-registration, e-billing, e-filing, dan e-tracking.
 
Selain telah menghadirkan portal DJP Online yang bisa diakses dari mana saja, kini beberapa aplikasi yang dikembangkan sangat berguna untuk memudahkan kerja tim DJP. Misalnya, aplikasi untuk mengenali fraud dari faktur-faktur pajak fiktif, sehingga bisa melihat potensi pajak yang hilang. Tim DJP juga sedang mengembangkan aplikasi pajak untuk bisnis sosial. (f)
 
Baca juga:
5 Tren Perubahan Perilaku Konsumen Digital Indonesia