“Kami memiliki semua fasilitas untuk pengobatan pasien kanker. Tapi, ketersediaan dan distribusinya sangat terbatas. Dalam hal ini, nasib Indonesia sejajar dengan negara di Afrika, seperti Gambia dan Ethiopia,” ungkap dr. Sonar, prihatin.
Bagaimana tidak, dua unit alat radioterapi di Dharmais harus dipaksa bekerja di luar kapasitas. Sesuai ketentuan, harusnya alat tersebut hanya bisa melayani 70 pasien per hari. Artinya, pasien kanker payudara harus mengantre 3 – 4 bulan. Agar lebih banyak yang terlayani, ia memaksakan penggunaannya untuk 100 pasien per hari. Karena dipaksa kerja rodi, alat radioterapi itu hampir tiap dua bulan sekali harus masuk maintenance karena rusak.
Advertisement
Kenyataan ini pula yang rupanya membuka peluang ‘bisnis’ gelap. Belum tuntas memikirkan proses penyembuhan, penderita kanker payudara harus bersaing melawan ‘premanisme’ di ruang tunggu rumah sakit. Premannya adalah para calo yang dibayar oleh pasien BPJS berduit untuk memasukkan nama mereka di antrean terdepan.
“Karena sebal dan tidak mau antre, mereka berani bayar calo sampai Rp10 juta! Ini serius dan benar-benar terjadi. Ini memang oknum, tapi sangat jahat!” ungkap Direktur Utama Dharmais itu, kesal. Sementara itu, pasien dari kalangan masyarakat tak berada harus tetap mengantre, menunggu dari pagi hingga sore, bahkan sampai keesokan harinya lagi. “Kami sudah tidak punya daya memerangi calo. Tenaga dan pikiran kami sudah terkuras untuk menyelamatkan nyawa manusia. Harus ada bantuan dari pihak berwenang dan eksploitasi media untuk membantu memerangi praktik seperti ini,” lanjutnya, putus asa. (f)