Seorang mantan pegawai kontrak yang menjadi asisten ahli Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS – TK) berinisial RA mengadu telah menjadi korban pelecehan seksual oleh atasannya berinisial SAB. Diakui RA, pelecehan sudah terjadi selama 2 tahun terakhir, yang dilakukan di dalam maupun luar kantor. Bentuk pelecehan seksual yang dituduhkan RA berupa perkosaan.
 
Setelah mengadukan pelecehan seksual yang dialaminya, RA mengatakan bahwa dirinya mengalami PHK. Ia juga disomasi dua kali. Saat ini RA didampingi oleh sejumlah aktivis untuk proses hukum selanjutnya, dan sudah mengirimkan surat kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk mempercepat proses pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
 
Berkaca pada kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami RA, penelitian terbaru yang dilakukan Never Okay bersama Femina dalam kurun waktu 19 November hingga 9 Desember 2018 terhadap 1.240 orang tentang Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, sekitar 94% responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual secara fisik.
 
Selain itu, sekitar 76% juga pernah mengalami pelecehan lisan, 42% mengalami pelecehan isyarat, 26% mengalami pelecehan tertulis/gambar, 13% lingkungan kerja yang tidak bersahabat, 7% ditawari imbalan untuk melakukan sesuatu, 1% penyerangan seksual dan 2% lainnya.
 
Masih menurut penelitian yang sama, pelaku pelecehan di tempat kerja sekitar 36% dilakukan oleh atasan/rekan kerja senior, 34% rekan kerja sebaya, 12% rekan kerja dari luar organisasi, 5% bawahan dan 2% lainnya (tukang bangunan, orang lain di lokasi kantor, dan mitra kantor seperti OB, satpam, dan lain-lain).
 
Kasus dugaan pelecehan yang dialami RA dan tingginya angka-angka ini seharusnya menjadi pertimbangan para pemangku keputusan untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar ada payung hukum yang melindungi para pekerja. (f)